Hidayat Nur Wahid Dukung Rencana Pembentukan Lembaga Pemantapan Pengamalan Pancasila

HNW sosialisasi 4 pilar di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Sepanjang hari Senin, 26 Desember 2016, Wakil Ketua MPR DR. Hidayat Nur Wahid bersama anggota MPR dari kelompok DPD RI asal dapil Banten KH. Ahmad Sadeli Karim, Lc., hadir dan memberi materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di dua lokasi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Setelah pagi hari memberi sosialisasi di Rumah Konseling di Desa Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Sadeli Karim sorenya hadir di acara Sosialisasi di DPD PKS Kota Tangerang Selatan, Jl. Raya Pusputek Sepong, Tangsel.

Acara sosialisasi di DPD PKS ini diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Yayasan Kreasi Nusantara Kota Tangerang Selatan. Diikuti 200 peserta, terdiri dari para kader PKS, warga masyarakat Kota Tangerang Selatan. Acara berlangsung mulai habis lohor dan berkakhir bertepatan dengan waktu sholat asyar.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam paparannya kembali menjelaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR ini diselenggarakan karena ada kegamangan umat Islam, karena selama ini ada yang mencoba untuk memisahkan antara Islam dan negara. Padahal kenyataannya, kata Hidayat, Islam dan negara tidak berjarak.

Untuk itu, Hidayat Nur Wahid kembali mengingatkan bahwa tokoh Islam dan Partai Islam punya andil besar dalam  kemerdekaan Indonesia. Dia menyebut tokoh Banten Prof. Dr. Raden Aryo Ahmad Husein Djajadiningat,  pimpinan partai Islam Masyumi Mr. Sjafroedin Prawiranegara, dan juga Mr. Mohammad Roem berjuang menurut perannya masing-masing.

Jadi, para tokoh Islam berada di garda terdepan dalam menyelamatkan Indonesia. Dalam konteks ini, Hidayat Nur Wahid meminta umat Islam janganlah beranggapan kita seolah-olah tidak berperan. "Padahal peran umat sangat besar," kata Hidayat. Dan, umat Islam dalam berjuang tidak menggunting dalam lipatan.

Dalam kesempatan itu, Hidaya Nur Wahid juga menyinggung soal rencana Presiden Jokowi membentuk Lembaga Pemantapan Pengamalan Pancasila, dan sikap pemerintah Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2335 terkait mayoritas  anggota DK PBB menyepakati untuk menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Israel di tanah pendudukan di Yerusalem, Palestina, adalah ilegal.

Mengenai Lembaga Pemantapan Pengamalan Pancasila, Hidayat Nur Wahid menegaskan, mendukung rencana itu. Tapi, politisi PKS ini mengingatkan bahwa Pancasila terdiri dari lima sila. "Warga negara semua tahu, baik Pancasila 1 Juni, 22 Juni, maupun 18 Agustus, ketiganya selalu mencantumkan sila  Ketuhanan. 

Karena itu, Hidayat Nur Wahid menyampaikan bahwa lembaga itu nanti harus menunjukkan kepada apa yang oleh UUD disebut sebagai dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, dasar ini yang dipentingkan supaya menghadirkan keberagaman yang baik dan benar. "Supaya tidak terjadi radikalisme, terorismen, tapi juga tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, misal komunisme," ujar Hidayat Nur Wahid.

Mengenai dukungan terhadap resolusi DK PBB, Hidayat Nur Wahid berharap, dukungan Indonesia itu hendaknya diikuti pula oleh peran lain Indonesia. Indonesia, meski bukan negara pengusul resolusi itu, ke depan, Indonesia harus menjadi bagian yang mengawal agar resolusi itu bisa dilaksanakan oleh Israel dengan efektif, dan supaya Israel tidak melanjutkan penjajahan terhadap bangsa Palestina.

Tujuannya supaya terjadi perdamaian di Palestina, dan di Timur Tengah. "Kalau perdamaian itu terjadi di sana maka insya Allah akan menghadirkan perdamaian di banyak tempat di dunia. Dan ini, menurut Hidayat Nur Wahid, sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 di mana Indonesia harus menolak segala bentuk penjajahan di muka Bumi.

Sumber:
www.mpr.go.id
Selasa, 27 Desember 2016
http://mpr.go.id/posts/hidayat-nur-wahid-dukung-rencana-pembentukan-lembaga-pemantapan-pengamalan-pancasila