Malam Tahun Baru Bersama Wakil Ketua MPR RI

Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melewatkan malam pergantian tahun dengan mengikuti kegiatan zikir nasional, yang berlangsung di Masjid At Tin, komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Sabtu (31/12) malam. Acara yang sudah berlangsung selama 15 kali ditiap pergantian tahun, itu dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai pelosok Jakarta dan sekitarnya. Ikut hadir pada acara tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Calon Gubernur DKI Anis Baswedan dan Ustad Arifin Ilham.

Hidayat Nur Wahid: Pimpinan MPR Masih Menunggu Usulan Amandemen UUD NRI Tahun 1945

HNW: GBHN bisa lewat amandemen UUD NRI 1945

TANGERANG SELATAN - Di sela-sela acara sosialisasi Empat Pilar MPR di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Senin 26 Desember 2016, Wakil Ketua MPR DR. Hidayat Nur Wahid menyempat diri berbicara dengan para wartawan tentang berbagai isu yang menarik dan aktual.

Salah satu topik yang menjadi perhatian Hidayat Nur Wahid adalah rencana melakukan perubahan kembali UUD NRI Tahun 1945 dan kaitannya mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hidayat Nur Wahid Dukung Rencana Pembentukan Lembaga Pemantapan Pengamalan Pancasila

HNW sosialisasi 4 pilar di Tangsel

TANGERANG SELATAN - Sepanjang hari Senin, 26 Desember 2016, Wakil Ketua MPR DR. Hidayat Nur Wahid bersama anggota MPR dari kelompok DPD RI asal dapil Banten KH. Ahmad Sadeli Karim, Lc., hadir dan memberi materi Sosialisasi Empat Pilar MPR di dua lokasi di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Setelah pagi hari memberi sosialisasi di Rumah Konseling di Desa Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Sadeli Karim sorenya hadir di acara Sosialisasi di DPD PKS Kota Tangerang Selatan, Jl. Raya Pusputek Sepong, Tangsel.

Hidayat Nur Wahid: Tokoh Banten Punya Andil Besar Dalam Kemerdekaan Indonesia

HNW saat sosialisasi 4 pilar

TANGERANG SELATAN - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bekerjama dengan Yayasan Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Kota Tangerang Selatan menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR, bertempat di Rumah Konseling, Jl. H. Saidin, Desa Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Sosialisasi yang berlangsung Senin pagi, 26 Desember 2016, itu diikuti 200 peserta terdiri dari ibu-ibu anggota Majelis Ta'lim Kota Tangsel, pengurs dan anggoat yayasan RPM beserta anggota binaannya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tangerang Selatan.

Wakil Ketua MPR: Kita Harus Melaksanakan Ketertiban Dunia

HNW: Kita Harus Melaksanakan Ketertiban Dunia

JAKARTA - Saat memberi Sosialisasi Empat Pilar kepada ratusan warga Bintaro, Jakarta Selatan, 27 Desember 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menuturkan hal yang membanggakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, ada amanat yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa yang masih terjajah serta ikut menciptakan ketertiban dunia.

Amanat yang demikian pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan menggelar Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1955. Dalam konferensi itu, Indonesia tidak mengundang Israel. "yang diundang adalah Palestina," ujar Hidayat Nur Wahid. Dari komitmen inilah maka Indonesia memegang teguh prinsip bahwa Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama bangsa itu masih menjajah bangsa Palestina.

Wakil Ketua: Pemerintah Juga Harus Melakukan Sosialisasi

HNW: Pemerintah Juga Harus Melakukan Sosialisasi

JAKARTA - Di hadapan ratusan warga Bintaro, Jakarta Selatan, 27 Desember 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR dilakukan bukan karena MPR kurang kerjaan. "Ini merupakan amanat UU MD3," ujarnya.

Dikatakan oleh Hidayat Nur Wahid, sosialisasi ini dilakukan sejak dirinya menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009. Dalam masalah sosialisasi, Hidayat Nur Wahid mengharap agar pihak eksekutif ikut terlibat secara aktif. Ini penting sebab menurutnya MPR memiliki keterbatasan dalam masalah kewenangan. "Jadi tak mungkin sosialisasi dilakukan MPR," ujarnya.

Hidayat Nur Wahid Beri Kuliah Umum Di IPB

HNW bersama civitas akademika IPB

BOGOR - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Sabtu (24/12/2016) diundang untuk memberikan kuliah umum kepada ratusan peserta mahasiswa baru program S1 yang mengikuti program Pembinaan Kompetensi Umum angkatan 53 Institut Pertanian Bogor (IPB).

Acara yang digelar di auditorium Graha Widya Wisuda komplelsk IPB selain dihadiri mahasiswa peserta juga dihadiri beberapa civitas akademika IPB.  Dalam kesempatan tersebut, Hidayat memberikan materi dengan tema sentral Islam, Indonesia dan Perjuangan.

HNW: Akses Bebas Visa Indonesia China Harus Berasas Resiprokal

HNW: Bebas visa harus resiprokal

BOGOR - Maraknya berita dan pengungkapan-pengungkapan fakta terhadap membanjirnya jutaan tenaga kerja China ke Indoensia membuat resah masyarakat Indonesia.  Berbagai statemen kritis dilancarkan publik kepada pemerintah agar pemerintah melakukan klarifikasi kebenaran kabar tersebut.

Presiden Joko Widodo akhirnya bersuara.  Presiden, Jumat kemarin mengklarifikasi dan membantah adanya isu terkait serbuan jutaan tenaga kerja China ke Indonesia. Jokowi membantah bahwa tenaga kerja asal China yang masuk ke Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta, namun hanya sekitar 20 ribu pekerja saja.

Wakil Ketua MPR: Silahkan Menerjemahkan Al Quran Ke Berbagai Bahasa

Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Kepada wartawan, 21 Desember 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Al Quran diterjemahkan ke berbagai bahasa daerah itu tidak menjadi masalah. Dikatakan bila diterjemahkan ke Bahasa Jawa, misalnya, bisa jadi pembacanya lebih banyak dari misalnya pengguna bahasa Perancis, Korea, atau Jepang. diterjemahkan ke dalam bahasa apapun boleh, "selama terjemahan benar, tak mengandung penyimpangan apalagi penistaan dan radikalisme,"ujarnya.

Wakil Ketua MPR: Toleransi Itu Saling Menghormati Dan Menghargai

HNW: Toleransi Itu Saling Menghormati Dan Menghargai

JAKARTA - Ketika ditanya wartawan mengenai Fatwa MUI tentang larangan bagi ummat Islam untuk mengenakan atribut natal, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya sepakat dengan apa yang dilakukan MUI. "Tugas MUI untuk menyampaikan fatwa itu," ujarnya, 21 Desember 2016. Menurut Hidayat Nur Wahid, fatwa itu untuk meningkatkan toleransi. Dengan fatwa itu, MUI menjelaskan ini lho ajaran Islam sehingga rekan-rekan yang beragama lain menyikapi ummat Islam sebagaimana ajarannya.

Wakil Ketua MPR: Saya Berharap Ada Kedamaian Di Aleppo

HNW: Banyak konspirasi terhadap Turki

JAKARTA - Selepas menerima delegasi pendidikan dari Turki, 21 Desember 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kepada wartawan mengatakan, dirinya berduka atas banyaknya konspirasi terhadap Turki yang dilakukan dengan bom bunuh diri maupun pengemboman di tempat-tempat umum, di kantor polisi dan tentara hingga pembunuhan Duta Besar Rusia untuk Turki. "Hal demikian bisa menghadirkan konfrotasi yang membahayakan," ujarnya.

Hidayat Nur Wahid bersyukur, pemimpin Turki, Erdogan, bisa mengambil langkah-langkah efektif sehingga bisa menyelesaikan masalah. Dirinya berharap permasalahan di Timur Tengah termasuk Suriah dan Turki bisa   diselesaikan. Dirinya bahagia, Turki mau menampung pengungsi dari Aleppo, Suriah. "Dengan demikian pengungsi bisa diselamatkan,' ujarnya.

Wakil Ketua MPR: Dengan Turki, Indonesia Siap Bekerjasama Dalam Dunia Pendidikan

HNW terima delegasi Turki

JAKARTA - Sore hari di ruang kerjanya, lantai 9, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, 21 Desember 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima delegasi dari Turki. Delegasi itu membawa misi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam dunia pendidikan. sebelum datang ke Indonesia, mereka sebelumnya telah mengunjungi Australia.

Delegasi itu menginginkan agar pendidikan yang dijalankan mampu mencetak manusia yang moderat dan jauh dari nilai kekerasan.

Hidayat Nur Wahid: Komunisme Masih Menjadi Ancaman Konkrit

HNW: Komunisme ancaman konkrit

BEKASI - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat TNI dan Polri harus satu kubu dengan umat Islam untuk melawan komunisme dan menyelamatkan Pancasila. Jangan sebaliknya menjadikan umat Islam sebagai musuh.

"Umat Islam menjadi tulang punggung (back bone) untuk menyelamatkan Pancasila dari ideologi komunisme," kata Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Kebangsaan bertema "Pancasila VS Komunisme: Menguji Daya Tahan NKRI dalam Menghadapi Problem Nasional" di Aula K.H. Noer Ali Islamic Centre Bekasi, kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/12/2016). Turut berbicara dalam dialog ini Prof Dr H. Ahmad Satori Ismail (Ketua Ikadi).

HNW : Islam Tulang Punggung Selamatkan Pancasila dari Komunisme

Hidayat Nur Wahid

BEKASI -- TNI dan Polri harus satu kubu dengan umat Islam untuk melawan komunisme dan menyelamatkan Pancasila. Namun, jangan sebaliknya, malah menjadikan umat Islam sebagai musuh.

"Umat Islam menjadi tulang punggung (back bone) untuk menyelamatkan Pancasila dari ideologi komunisme," ujar Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Kebangsaan bertema 'Pancasila VS Komunisme: Menguji Daya Tahan NKRI dalam Menghadapi Problem Nasional' di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/12).

HNW: Ikhlaskan Saja Ahok Ditahan

HNW: Ikhlaskan saja Ahok untuk ditahan

JAKARTA - Wakil Ketua  MPR Hidayat Nur Wahid meminta terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diikhlaskan saja untuk ditahan. Berlanjutnya proses hukum yang melibatkan Ahok ini akan jadi sarana pembuktian hukum di Indonesia masih berjalan dan hukum harus tegak atas siapapun.

Hidayat menilai hakim dan jaksa sudah ikhlas di sidang perdana kasus penistaan agama oleh Ahok. Ia mendoakan semoga terus demikian sampai semua proses selesai.

Hidayat Nurwahid: Sosialisasi 4 Pilar Bentuk Kepedulian Kita pada Nilai-nilai Kebangsaan

Sosialisasi 4 Pilar bentuk kepedulian pada nilai kebangsaan

BEKASI - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nurwahid sedang memberikan Sosialisasi Empat Pilar kepada warga di Desa Tambun, kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Hidayat melakukan sosialisasi empat pilar, di Markas Dakwah, Jalan Perjuangan RT 02 RW 02, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Senin (12/12).

Tifatul: Demokrasi Lebih Dekat dengan Sisi Islam Bukan Komunis

Ketua FPKS MPR RI Tifatul Sembiring (peci)

TEBINGTINGGI – Anggota DPR RI/MPR RI Ir H Tifatul Sembiring dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaksanakan Sosialisasi ‘Empat Pilar Kebangsaan’ kepada 300 pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Tebingtinggi di Masjid Darul Hafiz Jalan Baja Kecamatan Padang Hilir, Senin (5/12).

Dihadapan Kasek MAN Tebingtinggi Hendri Sasti, Ketua DPD PKS Tebingtinggi, Wan Syawal dan ratusan pelajar MAN, mantan Mentri Kemen Info RI ini mengatakan bahwa demokrasi itu paling dekat dengan sisi ke Islaman bukan sisi komunisme (Komunis). “Demokrasi itu hanya berlaku seperti di Indonesia, tidak untuk Singapura, karena mereka memiliki Perdana Mentri, jadi sistem pemerintahannya tidak demokrasi, tetapi masih sistem kerajaan.” jelasnya.

Soenmandjaja: Kedaulatan Bangsa Atas Bumi, Air dan SDA Harus Senantiasa Dijaga

Tb Soenmandjaja saat sosialisasi 4 pilar

BOGOR - Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) TB. Soenmandjaja Roekmandis mengatakan bahwa, pentingnya kita memahami empat pilar MPR RI yaitu untuk memahami urgensi dasar negara dan memperkuat kedaulatan bangsa guna mewujudkan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi bangsa Indonesia. Politisi yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut memberikan gambaran bagaimana tidak berdaulatnya bangsa Indonesia dalam contoh kasus kerja sama Freeport.

“Kasus kontrak kerja sama Freeport dengan Pemerintah Indonesia yang hanya menyisakan 1-3,5% keuntungan bagi Indonesia adalah contoh kasus yang perlu kita kaji sebagaimana konstitusi kita dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia.” tegas Soenmandjaja.

Hidayat Nur Wahid: Indonesia harus punya atase keagamaan di luar negeri

HNW: RI harus punya atase keagamaan di LN

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri juga harus diberi perlindungan sama halnya dengan WNI di Tanah Air karena itu merupakan kewajiban negara. Salah satu upayanya adalah dengan memiliki atase keagamaan di luar negeri untuk mewadahi kebutuhan para WNI di luar negeri.

"Itu bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada warga negara yang ada di dalam negeri namun juga di luar negeri," kata Hidayat saat menjadi pembicara dalam Cordofa Islamic Conference, di Parung, Bogor, Jawa Barat pada Selasa (13/12).

Hidayat: Muhammadiyah Adalah Penganut Moral Politik Yang Sangat Tinggi

HNW dalam Tanwir Muhammadiyah

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid  mengapresiasi posisi politik Muhammadiyah yang sudah ditunjukkan sejak dulu hingga kini. Menurut Hidayat posisi Muhammadiyah sebagai penganut moral politik yang sangat tinggi, patut  diteruskan. Sebagaimana yang pernah ditunjukkan  Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Moezakir dan Kasman Singodimejo. 

Karena itu sudah sepatutnya dalam Tafsir At Tanwir yang sedang disusun oleh Pimpinan tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah juga dicantum soal etos politik. Bukan hanya etos kerja, ekonomi dan  sosial. Karena sesungguhnya etos politik yang sudah ditunjukkan para pendahulu muhammadiyah patut ditiru dan diteruskan para politisi. Baik  yang berasal dari muhammadiyah sendiri, maupun politisi Indonesia pada umumnya.

Wakil Ketua MPR: Warga Negara Yang Di Luar Negeri Juga Perlu Dilindungi

HNW sosialisasi 4 pilar di CIC

BOGOR - Saat menjadi pembicara dalam Cordofa Islamic Conference, di Parung, Bogor, Jawa Barat, 13 Desember 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan MPR diberi amanah untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam sosialisasi itu juga disinggung mengenai hak warga mendapat perlindungan. "Itu bagian dari hak asasi manusia," ujarnya. Menurut Hidayat Nur Wahid, perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada warga negara yang ada di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Politikus PKS Desak Mendagri Segera Nonaktifkan Ahok

HNW disela-sela acara CIC

BOGOR - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendapat desakan untuk segera menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, setelah Ahok resmi menyandang status terdakwa.

"Sesuai prosedur yang ada, kepala daerah yang menyandang status terdakwa harus segera dinonaktifkan. Mendagri jangan menunda-nunda lagi karena ini sudah umum berlaku bagi kada lainnya," tegas pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di sela-sela ‎acara Cordofa Islamic Conference (CIC) yang diselenggarakan Corps Dai Dompet Dhuafa di Pendopo 45 Parung, Bogor, Selasa (13/12).

Akmal Pasluddin Sosialisasi 4 Pilar Melalui Seni

Akmal sosialisasi 4 pilar melalui seni

MAKASSAR - Anggota DPR RI Akmal Pasluddin, melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar di Kota Makassar, Senin (12/12/2016). Kegiatan ini dirangkaikan dengan kegiatan seni budaya.

Kata legislator asal Dapil 2 Sulsel ini, kegiatannya dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung masyarakat yang hadir.

"Kegiatannya cocok bagi seluruh kalangan dari anak muda sampai orang tua. Untuk itu, kali ini dirangkaikan dengan kegiatan seni budaya karena pesertanya dihadiri anak-anak muda. Ini akan lebih mengena, sehingga pesan yang ingin disosialisasikan dapat diterima peserta," ujar Andi Akmal.

Hidayat Nur Wahid: Sosialisasi Empat Pilar Sembari Memperingati Maulud Nabi.

HNW dan Nurhasan Zaidi (kiri)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A., menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan audiens sebanyak 200 orang warga PKS dan anggota Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Bekasi. Acara sosialisasi ini berlangsung di Gedung Markaz Dakwah Jl. Perjuangan Tambun, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang (12/12/2016).

Sebagai penyaji materi Sosialisasi Empat Pilar MPR, Hidayat tampil bersama anggota MPR Fraksi PKS Nurhasan Zaini, S.Sos. Tapi, selaku pimpinan MPR, Hidayat Nur Wahid membuka secara resmi sosialisasi yang diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi SAW.

Hidayat Nur Wahid Dukung Penindakan Terhadap Teroris

HNW bicara masalah terorisme

JAKARTA - Wakil Ketua MPR DR. Hidayat Nur Wahid mendukung penangkapan teroris oleh kepolisian di kawasan Bintara Jaya Bekasi, Jawa Barat, beberapa hari lalu. Siapa yang bersalah, baik dia  melakukan tindak terorisme ataupun  mau makar kalau ada buktinya harus ditindak tegas.

Tapi, menurut Hidayat Nur Wahid, pihak kepolisian harus fokus, jangan sampai  kasusnya diperluas, seakan-akan Islam jadi ikut dipersalahkan. Dan, dalam melakukan penindakan, kepolisian harus adil, jangan sampai ada yang langsung ditahan dan ada yang tidak ditahan padahal statusnya sudah sama-sama  tersangka.

Hidayat Nur Wahid: Umat Islam berkontribusi tanamkan nasionalisme

HNW: Umat Islam berkontribusi tanamkan nasionalisme

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan ada dua organisasi Islam yang lebih dulu menyuarakan nasionalisme di Indonesia sebelum terbentuknya Boedi Utomo pada 1928.

"Keduanya adalah Syarekat Islam yang berdiri pada 1905 dan Jamiatul Khoir sejak 1901, yang turut berkontribusi menanamkan nasionalisme bagi bangsa Indonesia," katanya dalam sosialisasi Empat Pilar di Jakarta, seperti dilansir keterangan tertulisnya, Senin.

MPR selenggarakan Empat Pilar dan Maulid Nabi

Hidayat sampaikan 4 pilar dalam maulid Nabi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan sosialisasi Empat Pilar sekaligus ceramah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di hadapan sekitar 200 angota Ormas Islam di Gedung Al Markaz, Tambun Bekasi, Jabar, Senin.

"Inilah cara kami (MPR RI) mendekatkan UUD NRI Tahun 1945 dengan masyarakat yang sangat beragam," kata Hidayat Nur Wahid seperti dikutip Humas MPR RI melalui siaran persnya.

Hidayat: Umat Islam Memberi Sumbangan Besar Bagi Berdirinya Indonesia

Sosialisasi 4 pilar oleh Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Selama ini,  Boedi utomo yang lahir pada 1928 dikenal sebagai organisasi pergerakan yang  pertama kali menyuarakan nasionalisme. Padahal, sebelum Boedi Utomo ada organisasi lain yang terlebih dahulu menggagas dan memperjuangkan nasionalisme. Organisasi itu adalah, Syarekat Islam yang berdiri pada 1905. Dan Jamiatul Khoir yang sudah ada sejak 1901.

Baik Syarekat Islam maupun Jamiatul Khoir merupakan organisasi yang didirikan umat Islam. Kedua organisasi, itu  turut berkontribusi dalam menanamkan sikap nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Dan berupaya membawa kesejahteraan bagi  masyarakat.

Hidayat Nur Wahid: Sangat Penting Bangsa Ini Gelorakan Moralitas Bangsa

HNW, Sohibul Iman dan Jazuli Juwaini

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia menggelorakan kecintaan kepada bangga dan negara salah satunya dengan mementingkan moralitas atau akhlak sebagai individu dan sebagai manusia yang bermasyarakat.

“Moralitas bangsa rujukannya adalah Pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, jika rujukannya pada UUD, maka moralitas adalah pjakan dasar bernegara.  Moralitas bukan hanya bersifat individual, tapi sangat terkait dengan lingkungannya, dengan manusia lainnya, terkait dengan umat beragama lainnya dan juga bahkan terkait dengan alam,” ujarnya, saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Refleksi Kebangsaan’ dalam rangka Launching Lomba Penulisan Bertema Kebangsaan 2017 “Islam dan Patriotisme Kebangsaan”, di Ruang Aspirasi PKS DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Hidayat Nur Wahid: Sudah saatnya menggelorakan cinta bangsa

HNW: Gelorakan cinta tanah air

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan sudah saatnya menggelorakan cinta bangsa dan negara yang salah satunya dengan mementingkan moralitas sebagai manusia yang bermasyarakat.

"Moralitas bukan hanya bersifat individual, tapi sangat terkait dengan lingkungannya, dengan manusia lainnya, terkait dengan umat beragama lainnya dan juga bahkan terkait dengan alam," katanya dalam diskusi bertajuk "Refleksi Kebangsaan" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

PERNYATAAN SIKAP 

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

TENTANG

"AKSI SUPER DAMAI 212" 

(DZIKIR, DOA DAN SHALAT JUMAT DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL JAKARTA

DAN SEKITARNYA) 

DISELENGGARAKAN OLEH 

GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA

                                                    MAJELIS ULAMA INDONESIA

HNW: Aksi 412 Langgar Aturan

HNW dalam Aksi Bela Islam 212

JAKARTA – Gelaran Aksi parade kebudayaan dengan tema ‘Kita Indonesia’ yang dilaksanakan di bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12) mengundang banyak cibiran publik. Aksi yang terkesan ‘tandingan’ dari Aksi Bela Islam 2 Desember atau dikenal dengan aksi 212 itu pun dianggap tak mencerminkan makna sebagai orang Indonesia, bahkan mempemalukan budaya Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai banyak aturan yang dilanggar panitia maupun peserta aksi yang ikut dalam acara tersebut. Aksi 412 dinilai melanggar karena memanfaatkan acara car free day (CFD) untuk aktivitas partai politik.

Perbedaan Aksi 212 dan 412 Menurut Hidayat Nur Wahid

HNW: Beda sekali 212 dengan 412

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, aksi super damai 212 menunjukan wajah Indonesia sesungguhnya. Sementara, aksi 412 sarat akan pelanggaran hukum dan pembagian uang kepada masa.

Menurut dia, aksi 2 Desember yang diikuti jutaan umat Islam itu berjalan dengan tertib, santun, sesuai dengan aturan hukum, serta dihadiri oleh TNI, Polri, presiden, ulama dan habaib. Kalau pun ada partai politik, mereka tidak mempergunakan bendera partai dan membaur bersama dengan umat.

HNW Sebut Aksi 4/12 Mereduksi Makna Indonesia

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, parade kebudayaan yang digelar saat Car Free Day  (CFD) dan mengambil tema Indonesia Kita, sangat tidak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar panitia maupun peserta aksi yang ikut dalam acara tersebut.

"Itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan gubernur DKI, yang tidak membolehkan CFD untuk aktivitas partai politik. Apalagi, gubernur dengan tegas menyampaikan itu dilarang. Kalau disebut sebagai Indonesia Kita, menjadi pertanyaan besar, masa Indonesia Kita melanggar hukum," kata Hidayat, saat dihubungi, Ahad (4/12).

Wakil Ketua MPR: Sidang Istimewa Sulit Dilaksanakan

Waka MPR RI Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Adanya keinginan sebagian tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI untuk mendesak adanya Sidang Istimewa (SI) MPR RI mendapat tanggapan miring dari parlemen.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, SI MPR sudah tidak lagi dikenal dalam persidangan di parlemen. "Dari sisi formal, sejak reformasi, Sidang Istimewa itu sudah tidak lagi dikenal, sehingga sangat sulit untuk meminta MPR segera melakukan sidang tersebut," katanya saat ditemui INDOPOS di sela aksi Bela Islam III di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/12).