Album Kegiatan
MEDAN - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019, Hidayat Nur Wahid menegaskan, bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki ideologi Pancasila karena ideologi ini mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. “Coba mana yang tidak sesuai. Yang terjadi bukan Pancasila nya yang tidak sesuai tetapi implementasi. Jadi, yang salah bukan Pancasila,” kata Hidayat Nur Wahid saat menjadi pembicara sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Hotel Grand Impression, Jalan Setia Budi Medan, Jumat (3/4).
Dia menjelaskan, Pancasila sangat dialektis, sangat sosiologis dan historis. Pancasila tidak begitu saja diusulkan dan selesai, tetapi ada usulan yang lain dan semua dialogkan. “Intinya kita ingin memiliki sesuatu yang secara bersama-sama kita pegang teguh dan dijadikan sebagai pijakan dan menjadikan kita tetap Indonesia,” katanya.
Hidayat menceritakan, bagaimana kita perlu menghayati yang disampaikan orang-orang Timur Tengah. Mereka iri dengan Indonesia karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa lebih dari 30.000, bahasa lebih dari 3000 bahasa. Agama ada 6 tetapi tetap bersatu dalam kesatuan NKRI dan tidak pecah.
Sedangkan orang Timur Tengaha tersebut, katanya walaupun hanya daratan yang memanjang dari Maroko sampai Mesir, dan menyebrang ke Yaman, Saudi Arabia, Irak dan seterusnya tetapi terbelah lebih 20 negara. “Jadi, apa yang membuat tidak pecah karena ada satu ideologi yakni Pancasila,” katanya.
Hidayat Nur Wahid mengaku, ada kesenjangan dan implementasi ideologi yang dilakukan rakyat Indonesia. Tetapi, kesenjangan ini harus dikoreksi dan dicarikan solusi.
“Solusinya bukan dengan membuang idelogi yang sudah menyatuhkan ini. Tapi, bagaimana kita agar kembali menyelenggarakan dengan baik dan benar ideologi tersebut sebagaimana yang dicitakan pendiri bangsa ini,” katanya.
Protes Kepemimpinan Jokowi
Pada sosialisasi empat pilar tersebut sempat ada peserta yang memprotes kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah menyengsesarakan rakyat. Alhasil, peserta bertanya apakah tidak ada TAP MPR RI yang bisa membuat Jokowi di-impeachment (pemakzulan)?
Hidayat Nur Wahid menjelaskan, dulu pada masa sebelum perubahan UUD, memang impeachment dilakukan langsung oleh MPR sehingga Presiden Gus Dur saat itu jatuh. Tetapi, setelah UUD diamandement dan dilakukan perubahan. Maka, MPR tidak langsung melakukan impeachment kepada presiden. Sesungguhnya presiden itu dipilih benar dan diberi kesempatan bekerja dengan benar jangan sampai bekerja tidak benar serta bekerja maksimal.
“Presiden dalam menjalankan jangan dibayang-bayang adanya impeachment tetapi harusnya presiden bekerja dan menjalankan program-program sesuai dengan janji-janji waktu kampanye,” katanya.
Salah satu yang dikritisi, kata Hidayat, banyak kepala desa bertanya dulu Jokowi-JK menjanjikan dana untuk desa Rp1,4 miliar melebihi yang dijanjikan Prabowo hanya Rp1 miliar, tetapi kini yang disampaikan Menteri Desa akan segera diturunkan masing-masing tiap desa sekitar Rp300 juta. “Di tengah perangkat desa pada komplain. Tetapi, saya balikkan ya bagaimana dulu yang Anda pilih siapa,” ucapnya.
Sesalkan
Usai sosialisasi, Hidayat Nur Wahid memberi penjelasan terkait pemblokiran situs-situs yang dinilai mengajarkan radikalisme. “Saya menyesalkan adanya cara-cara yang tanpa musyawarah menutup situs-situs yang dinilai radikal. Pemblokiran yang dilakukan tersebut saya menilai radikal. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyampaikan kepada publik radikalisme itu dilarang di Indonesia dan memberi penjelasan radikal. Misalnya, tidak boleh mengkafirkan sesama dan tidak boleh mengkafirkan pemerintah. Mestinya disampaikan dulu agar ada payung hukum,” katanya.
Dia menambahkan, jika tidak memiliki payung hukum dan dilakukan pemberangusan nantinya akan kembali seperti era orde baru dimana dengan pasal karet pemerintah dengan gambang mempredel media dan kebebasan berekspresi. “Kalau tidak ada penjelasan ini bisa merembet ke mana-mana termasuk kepada pers yang lebih umum,”ucapnya.
Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pemerintah menghentikan cara-cara yang tidak membantu penyelesaikan masalah terkait radikalisme tetapi harus menggunakan cara-cara yang persuasif, melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh pers, hukum dan penegak hukum dipanggil dan diundang,” ucapnya. (maf)
Sumber:
http://old.m.m.m.m.m.m.m.m.m.analisadaily.com/kota/news/bangsa-indonesia-patut-bersyukur-miliki-ideologi-pancasila/121716/2015/04/04
 |
| Hidayat Nur Wahid (tengah) dan Hermanto (kanan) |
Dia menjelaskan, Pancasila sangat dialektis, sangat sosiologis dan historis. Pancasila tidak begitu saja diusulkan dan selesai, tetapi ada usulan yang lain dan semua dialogkan. “Intinya kita ingin memiliki sesuatu yang secara bersama-sama kita pegang teguh dan dijadikan sebagai pijakan dan menjadikan kita tetap Indonesia,” katanya.
Hidayat menceritakan, bagaimana kita perlu menghayati yang disampaikan orang-orang Timur Tengah. Mereka iri dengan Indonesia karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku bangsa lebih dari 30.000, bahasa lebih dari 3000 bahasa. Agama ada 6 tetapi tetap bersatu dalam kesatuan NKRI dan tidak pecah.
Sedangkan orang Timur Tengaha tersebut, katanya walaupun hanya daratan yang memanjang dari Maroko sampai Mesir, dan menyebrang ke Yaman, Saudi Arabia, Irak dan seterusnya tetapi terbelah lebih 20 negara. “Jadi, apa yang membuat tidak pecah karena ada satu ideologi yakni Pancasila,” katanya.
Hidayat Nur Wahid mengaku, ada kesenjangan dan implementasi ideologi yang dilakukan rakyat Indonesia. Tetapi, kesenjangan ini harus dikoreksi dan dicarikan solusi.
“Solusinya bukan dengan membuang idelogi yang sudah menyatuhkan ini. Tapi, bagaimana kita agar kembali menyelenggarakan dengan baik dan benar ideologi tersebut sebagaimana yang dicitakan pendiri bangsa ini,” katanya.
Protes Kepemimpinan Jokowi
Pada sosialisasi empat pilar tersebut sempat ada peserta yang memprotes kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah menyengsesarakan rakyat. Alhasil, peserta bertanya apakah tidak ada TAP MPR RI yang bisa membuat Jokowi di-impeachment (pemakzulan)?
Hidayat Nur Wahid menjelaskan, dulu pada masa sebelum perubahan UUD, memang impeachment dilakukan langsung oleh MPR sehingga Presiden Gus Dur saat itu jatuh. Tetapi, setelah UUD diamandement dan dilakukan perubahan. Maka, MPR tidak langsung melakukan impeachment kepada presiden. Sesungguhnya presiden itu dipilih benar dan diberi kesempatan bekerja dengan benar jangan sampai bekerja tidak benar serta bekerja maksimal.
“Presiden dalam menjalankan jangan dibayang-bayang adanya impeachment tetapi harusnya presiden bekerja dan menjalankan program-program sesuai dengan janji-janji waktu kampanye,” katanya.
Salah satu yang dikritisi, kata Hidayat, banyak kepala desa bertanya dulu Jokowi-JK menjanjikan dana untuk desa Rp1,4 miliar melebihi yang dijanjikan Prabowo hanya Rp1 miliar, tetapi kini yang disampaikan Menteri Desa akan segera diturunkan masing-masing tiap desa sekitar Rp300 juta. “Di tengah perangkat desa pada komplain. Tetapi, saya balikkan ya bagaimana dulu yang Anda pilih siapa,” ucapnya.
Sesalkan
Usai sosialisasi, Hidayat Nur Wahid memberi penjelasan terkait pemblokiran situs-situs yang dinilai mengajarkan radikalisme. “Saya menyesalkan adanya cara-cara yang tanpa musyawarah menutup situs-situs yang dinilai radikal. Pemblokiran yang dilakukan tersebut saya menilai radikal. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyampaikan kepada publik radikalisme itu dilarang di Indonesia dan memberi penjelasan radikal. Misalnya, tidak boleh mengkafirkan sesama dan tidak boleh mengkafirkan pemerintah. Mestinya disampaikan dulu agar ada payung hukum,” katanya.
Dia menambahkan, jika tidak memiliki payung hukum dan dilakukan pemberangusan nantinya akan kembali seperti era orde baru dimana dengan pasal karet pemerintah dengan gambang mempredel media dan kebebasan berekspresi. “Kalau tidak ada penjelasan ini bisa merembet ke mana-mana termasuk kepada pers yang lebih umum,”ucapnya.
Hidayat Nur Wahid menyarankan agar pemerintah menghentikan cara-cara yang tidak membantu penyelesaikan masalah terkait radikalisme tetapi harus menggunakan cara-cara yang persuasif, melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh pers, hukum dan penegak hukum dipanggil dan diundang,” ucapnya. (maf)
Sumber:
http://old.m.m.m.m.m.m.m.m.m.analisadaily.com/kota/news/bangsa-indonesia-patut-bersyukur-miliki-ideologi-pancasila/121716/2015/04/04
No comments:
Post a Comment