Undang-Undang Ubah Tata Negara Indonesia

Hidayat Nur Wahid

BANDUNG -- Banyak perubahan tata negara yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Salah satunya, pemilihan presiden secara langsung. Mengapa rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung? Pertanyaan sederhana ini disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis).

"Jawabannya karena UUD telah diubah. Perubahan UUD memberi ketentuan baru, yaitu rakyat berdaulat. Rakyat memilih langsung. Ini dampak dari perubahan UUD," jelas Hidayat dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di STAI Persis Bandung, Senin (25/5).

Hidayat Nur Wahid-KAMMI Diskusikan Kedaulatan Bangsa

Hidayat Nur Wahid dialog dengan PW KAMMI Jabar

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menerima Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Jawa Barat. Pertemuan yang diwakili Ketua PW KAMMI Jawa Barat Irfan Ahman Fauzi, adalah mendengarkan pandangan Pimpinan MPR terhadap permasalahan bangsa.

"Ada beberapa hal yang kami ingin diskusikan, khususnya tentang kedaulatan bangsa," katanya di ruang kerja Lantai 9 Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR/DPD, Selasa (26/50.

Pengungsi Rohingya: Indonesia Jangan Goyah Bantu Rohingya

Pengungsi Rohingya di Lhoksukon, Aceh (Reuters)

JAKARTA -- Nasib Rohingya kini seakan berada di tangan Indonesia. Beberapa Pondok Pesantren (Ponpes) Indonesia mendedikasikan diri siap membantu dan menampung warga Rohingya.

Hal itu seperti disampaikan Ponpes Al-Mizan Majalengka di bawah asuhan KH Maman Imanul Haq dan Ponpes Cipasung Tasikmalaya pimpinan KH Acep Adang Ruhiyat.

Menanggapi kesiapan beberapa pesantren Indonesia, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi inisiatif pihak pesantren ini, dan menurutnya segera pesantren-pesantren lain juga turut membantu.

Aher Dukung Sosialisasi Empat Pilar MPR

Hidayat (kiri) dan Ahmad Heryawan (kanan)

BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ikut melakukan sosialisasi empat pilar MPR RI yang berlangsung di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis, Bandung, Senin (25/5). Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Memberi sambutan dalam sosialisasi itu, Ahmad Heryawan mengatakan sosialisasi Empat Pilar MPR RI harus dipertahankan. "Ini merupakan karya kita semua terutama juga umat Islam," katanya di hadapan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis).

HNW: Carikan Pulau untuk Pengungsi Rohingya

Hidayat Nur Wahid

JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid tidak perlu membatasi waktu penampungan pengungsi Rohingya. Ia menilai pemerintah segera saja bertindak mencarikan pulau kosong untuk warga Rohingya.

Di sisi lain, pemerintah juga harus terus melobi negara-negara kaya supaya ikut membatu Rohingya. Misalnya saja mengajak kerjasama Qatar, Quait, dan Saudi Arabiya. “Saat ini, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan bersedia membantu warga Rohingya,” ujar HNW, Senin (25/5).

HNW: Tak Perlu Ada Pembatasan Waktu Menampung Rohingya

Pengungsi Rohingya di Kuala Langsa, Aceh (Foto: Reuters)

JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (HNW) menolak wacana Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait lamanya waktu menampung warga Rohingya. Saat itu JK mengatakan, lamanya waktu penampungan maksimum satu tahun.

Menurut HNW pembuatan maksimum batas waktu ini tidak perlu. “Indonesia tidak perlu membuat pembatasan waktu itu. Terimalah mereka di pulau mana yang masih kosong, seperti dulu menerima pengungsi dari Vietnam itu,” ujar HNW, Senin (25/5).

'Werkudara' Juga Ikut Serukan Nasionalisme

Hidayat Nur Wahid (Wakil Ketua MPR)

YOGYAKARTA -- Wayangan barangkali sudah biasa dilakukan di Yogyakarta. Kali ini, Jumat (22/5), wayangan yang digelar di di lapangan Denggung, Sleman, DIY ini menyosialisasikan empat pilar MPR. Pagelaran wayang kulit ini mengambil lakon Wiratha Parwa. Magelang itu. Masyarakat antusias mengikuti cerita kudeta agal di negara Wiratha Parwa. Prabu Matswapati, raja Wiratha Parwa, selamat dari kudeta berkat bantuan Jagal Abilawa yang tak lain Raden Wrekudara, salah satu pandawa.

Pagelaran yang didalangi oleh Ki Seno Nugroho, dalang dari Bantul dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. MPR bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Provindi DI Jogjakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman adalah penyelenggara pagelaran ini. "Tujuannya untuk menyebarluaskan nilai-nilai Empat Pilar  melalui salah seni budaya Indonesia, yaitu wayang kulit," ujar Tugiyana, Kepala Biro Setpim Setjen MPR, selaku panitia penyelenggara kegiatan ini.

MPR Siapkan Sosialisasi Empat Pilar Model Lemhanas

YOGYAKARTA -- Setelah melakukan berbagai metode sosialisasi Empat Pilar, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini sedang menyiapkan sosialisasi yang lebih serius lagi, yaitu sosialisasi model yang terapkan oleh Lemhanas.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR RI Hadayat Nur Wahid kepada pers di Jogja sesaat sebelum membuka sosialisi dengan metode wayangan di lapangan Denggung, Sleman, Jogjakarta, Jumat (22/5). Nantinya, sosialisasi model Lemhanas ini bisa berlangsung tiga minggu sampai satu bulan.

MPR Berharap Harkitnas Jadi Momentum Jaga Keutuhan Bangsa

Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) merupakan sebuah hari yang monumental dan fenomenal. Maka itu, harus dimaknai secara konstruktif. Jangan sekadar nostalgia, apalagi menghadirkan perilaku destruktif.

"Kita bantu bangsa untuk memahami esensi dan merealisasikan tujuan-tujuan dari Kebangkitan Nasional. Hal ini sangat penting apabila masing-masing dari kita berdaya juang untuk berperilaku kritis serta menghadirkan solusi konstruktif," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Almuzzamil Yusuf: Imtaq Melahirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Almuzzammil Yusuf

Jakarta, GATRAnews - Di Pantai Mutun, sebuah desa pesisir di wilayah Telukbetung, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Sabtu (16/5),  berlangsung Seminar Nasional Empat Pilar MPR lain dari biasanya. Mengambil tempat di bibir pantai Mutun, di bawah tenda yang dibentangkan di halaman rumah milik Suwarna, tokoh masyarakat setempat, di tengah cuaca yang cukup gerah.

Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian MPR bekerjasama dengan Fraksi PKS di MPR ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR Drs. Almuzzamil Yusuf, MSi. Tema seminar sengaja disesuaikan dengan peringatan hari besar Islam, yaitu: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Sosialisasi Empat Pilar, Habib Aboe Tes Bacaan Pancasila

Aboe Bakar AlHabsyi

HULU SUNGAI SELATAN - Aboe Bakar Alhabsyi anggota MPR dari FPKS menggelar Rapat Dengar Pendapat pada Sabtu (7/3) dengan masyarakat Kandangan, Kabupaten HULU Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan yang digelar anggota DPR dari Dapil Kalsel I tersebut banyak dihadiri oleh para tenaga pendidikan. Oleh karenanya Habib Aboe menyampaikan arti penting pengamalan empat pilar dalam kehidupan bermasayarakat.

Ahmad Zainuddin: Hukum Mati Bandar Narkoba Bukti Cinta Tanah Air

Ahmad Zainuddin sampaikan 4 pilar

JAKARTA -- Kecintaan terhadap Tanah Air harus dibuktikan dengan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman. Salah satunya dari ancaman kejahatan narkoba internasional.

Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin menegaskan tidak ada alasan bagi warga negara Indonesia untuk menolak mendukung hukuman mati terhadap bandar narkoba jika benar-benar mencintai Tanah Air. "Jangan sampai anggota masyarakat kita dihancurkan oleh narkoba. Kalau sekarang pemerintah mau menghukum mati bandar narkoba, harus didukung. Kita dukung Pak Jokowi. Komisi I mendukung, meski bangsa lain protes. Karena itu menghancurkan NKRI dan bangsa Indonesia," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (16/3).

Mustafa Kamal Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Mustafa Kamal

PALEMBANG, PKS-SUMSEL.OR.ID – Anggota DPRRI/MPRRI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Mustafa Kamal, SS mendatangi konstituennya dalam rangka sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara (21/12). Menurutnya 4 pilar tersebut adalah tiang penyannga tegaknya bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai pilar tapi juga pondasi.

“Empat pilar itu adalah Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya dihadapan hadirin yang memadati aula DPW PKS Sumsel.

Anggota F-PKS DPR Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

SUKOHARJO —  Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Abdul Kharis Almasyhari kembali menemui konstituen di daerahnya. Sabtu (13/2), Kharis menyelenggarakan dengar pendapat dan sosialisasi empat pilar kebangsaan di Sukoharjo. Demikian rilis Humas PKS Solo yang diterima Timlo.net. Senin (16/2).

“Selain menjalankan amanah Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR), pemahaman empat pilar kebangsaan ini sangat penting bagi masyarakat. Dengan pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan, masyarakat akan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat,” ujarnya.

Sosialisasi 4 Pilar, Anggota DPR Ajak Warga Waspadai Begal

BOYOLALI – Ketidaknyamanan masyarakat terkait isu begal yang sedang marak menjadi permasalahan tersendiri di tengah masyarakat Klego, Boyolali. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Klego, Syamsudin, saat mengikuti Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Abdul Kharis Almasyhari, Sabtu (11/4).

“Bagaimana sikap pemerintah mengenai isu begal? Hal ini sangat membuat masyarakat tidak tentram,” ujar Syamsudin.

[Video] Tangkal Paham Radikal, Aleg PKS Sosialisasi 4 Pilar

Video dari PKSTV

Ir. H. Sigit Sosiantomo
Tangkal Paham Radikal, Aleg PKS Sosialisasi 4 Pilar

Surabaya, 3 Mei 2015

Sumber:
http://pkstv.com/pkstv-tangkal-faham-radikal-aleg-pks-sosialisasi-4-pilar-kebangsaan/

Iman Takwa Lahirkan Keadilan dan Kesejahteraan

Almuzzammil Yusuf

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- MPR terus melakukan sosialisasi empat pilar. Di pantai Mutun, sebuah desa pesisir di wilayah Telukbetung, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Sabtu (16/5), MPR sengaja melangsungkan sosialisasi yang lain dari biasanya.

Mengambil tempat di bibir pantai Mutun, di bawah tenda yang dibentangkan di halaman rumah milik Suwarna, tokoh masyarakat setempat, di tengah cuaca yang cukup gerah. Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian MPR bekerjasama dengan Fraksi PKS di MPR ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR Almuzzamil Yusuf. Tema seminar sengaja disesuaikan dengan peringatan hari besar Islam, yaitu: Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

Almuzzamil Yusuf: Pemimpin yang Bertaqwa Takut Korupsi

TELUK BETUNG - Ketuhanan Yang Maha Esa jadi sila pertama dalam Pancasila bukan tanpa alasan. Hanya pemimpin dan warga yang penuh ketaqwaan mampu membuat kehidupan berbangsa mendatangkan kesejahteraan.

Demikian inti paparan Sekretaris PKS MPR Almuzzamil Yusuf dalam seminar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Mutun, Teluk Betung, Lampung, Sabtu (16/5/2015). Seminar yang digelar Pusat Pengkajian MPR bersama Fraksi PKS di MPR ini dirangkaikan dengan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW.

MPR: Jangan Takut Beraspirasi!

JAKARTA - Berkat reformasi 1998, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara paling demokratis di dunia. Terbuka kesempatan sangat lebar bagi semua pihak menyampaikan aspirasi, saran dan kritiknya yang membangun kepada pemerintah.

Kondisi yang sangat baik bila dibandingkan era Orde Baru ini adalah kesempatan bagi mahasiswa turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan makmur. Sesuai kapasitasnya, kontribusi mahasiswa adalah melalui kritik dan saran kepada eksekutif, legislatif serta yudikatif.

Tak Hanya MPR yang Harus Sosialisasikan 4 Pilar

GORONTALO - Berdasar UU. No. 17 Tahun 2014, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diamanahkan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, UUD'45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Tapi sebetulnya seluruh masyarakat bertanggungjawab ikut mensosialisasikan dan terapkan empat pilar kebangsaan tersebut.

Demikian kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid dalam pembukaan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Aula Kampus I IAIN Sultan Amai, Gorontalo, Jumat (8/5/2015). Sosialisasi yang dibuka oleh Rektor IAIN Sultan Amai, Kasim Yahiji, ini diselenggarakan MPR bersama Jurusan Ilmu Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai, Gorontalo.

Legislator PKS Dorong Terus Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa

Liputan Media:

Iskan Qolba Lubis

RMOL. Empat pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945 harus terus disosialisasikan karena sudah menjadi bagian dari soko guru kehidupan berbangsa di negara ini.

Demikian dikemukan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis dalam seminar Sosialisasi Empat Pilar  Berbangsa dan Bernegara” di Labuhan Batu, Sumatera Utara, kemarin (3/3).

Sambutan Pimpinan F-PKS MPR RI pada Seminar Nasional

"Upaya Penanggulangan Radikalisme Melalui Imunisasi Ideologi”

Diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 10 Mei 2015
di Hotel Pendopo45, Bogor

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kliping Media:

Acara Seminar Nasional Fraksi PKS MPR RI bekerjasama dengan GEMA KEADILAN Kabupaten Bogor bertema "Upaya Penanggulangan Radikalisme Melalui Imunisasi Ideologi" yang berlangsung pada Ahad (10/5/2015) bertempat di Hotel Pendopo 45, Jalan Raya Parung, Km 45 Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Harian lokal "Radar Bogor" meliput acara tersebut.

Ingatkan Bahaya Radikalisme, PKS: Perlu Imunisasi Ideologi

Ahmad Zaenuddin (pegang mick)

BOGOR - Fenomena radikalisme belakangan subur di masyarakat dalam beragam bentuk. Dari yang bersifat ideologis, kriminal hingga budaya. Perlu upaya sistematis untuk menghadapi radikalisme yang kian merebak.

"PKS memandang radikalisme harus dihilangkan. Namun caranya tidak boleh represif dan sewenang-wenang. Karena represif hanya akan menimbulkan radikalisme baru," ujar Wakil Ketua FPKS MPR, Ahmad Zainuddin.

Hal itu dikatakan Zainuddin dalam Seminar Nasional bertema 'Upaya Penanggulangan Radikalisme Melalui Imunisasi Ideologi' yang digelar FPKS MPR-RI di Hotel Pendopo 45, Parung, Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/5/2015) kemarin. Seminar itu diikuti sekitar 100 warga masyarakat dari berbagai elemen di kota Bogor.

Hidayat Nur Wahid: "Tidak Boleh Ada Tempat Bagi ISIS di Indonesia"

Liputan Media:

Hidayat saat dialog di RRI (14/4)

KBRN, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan kelompok radikalisme dan terorisme termasuk Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS), tidak boleh mendapatkan tempat di Indonesia, karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan.

“Radikalisme atas nama agama tidak boleh mendapatkan tempat di Indonesia,” kata Hidayat Nur Wahid, dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Selasa (14/4/2015).

Sementara itu terkait dengan ISIS, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, salah satu faktor penyebab seseorang tertarik bergabung ISIS adalah tidak nyaman dengan kondisi di dalam negeri.

Ketua Fraksi PKS MPR RI: "Imunisasi" Ideologi Upaya Tanggulangi Radikalisme di Indonesia

Liputan Media:

Tb Soenmandjaja saat diwawancara media (10/5)

KBRN, Bogor: "Imunisasi" Ideologi menjadi salah satu upaya untuk menguatkan pondasi bangsa dalam mencegah radikalisme, mengingat cara represif dan militeristik tidaklah efektif, kata Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tb Soenmandjaja.

"Memperkuat sistem ketahanan nasional dan ideologi bangsa melalui pendekatan yang lebih sistematis, salah satunya bisa dilakukan dengan cara proses Imunisasi Ideologi," kata Soenmandjaja, saat membuka Seminar Nasional "Upaya Penanggulangan Radikalisme Melalui Imunisasi Ideologi" oleh MPR RI Fraksi PKS, di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/5/2015).

Seminar Nasional F-PKS MPR RI: "Cegah Gerakan Radikal Melalui Imunisasi Ideologi Pancasila"

Liputan Media:

Para Pembicara Seminar Nasional (10/5)

KBRN, BOGOR - Kebijakan Pemerintah Pusat yang kaku berpotensi menjadi bibit radikalisme negatif dalam berbagai bidang tidak hanya persoalan agama dan keyakinan dari pemeluknya.

Faktor lain penyebab terjadinya radikalisme negatif adalah ketimpangan ekonomi dan pendidikan di tengah masyarakat di sampin dendam terhadap produk dari kebijakan yang di buat pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan kondisi di daerah.

Seperti disampaikan Anggota DPR RI TB Soemanjaya dalam seminar nasional dengan tema “Upaya Penanggulangan Radikalisme melalui Imunisasi Ideologi”.

Gamari: "Sudah Kebablasan, Sistem Satu Pintu Perlu Dikaji"

Liputan Media:

Dr Gamari Sutrisno (kanan)

LASEM – Informasi dari media luar negeri yang masuk ke Indonesia dianggap sudah kebablasan, karena siapapun bebas mengakses.

Anggota MPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera Gamari Sutrisno (64), seusai mengisi kegiatan reses di SD Islam Terpadu Mutiara Hati desa Dorokandang Kec. Lasem, Minggu siang (10 Mei 2015) mengatakan pemerintah musti mengkaji, apakah sistem terbuka yang diberlakukan sekarang, lebih banyak manfaat atau mudaratnya.

Kalau ternyata dampak negatif mendominasi, ia menyarankan pemerintah menerapkan sistem satelit satu pintu, sehingga informasi dari luar negeri bisa disaring.

Gamari Sutrisno: "Pengurus PKS Harus Jadi Pelopor dan Perekat Persatuan Masyarakat"

Dr Gamari Sampaikan Sosialisasi 4 Pilar di Rembang

REMBANG--Bertempat di Komplek Gedung SDIT Mutiara Hati Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah (10/5), DR HM Gamari Sutrisno Anggota FPKS MPR RI sosialisasikan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. Empat konsep dasar berbangsa dan bernegara ini sempat populer di kalangan masyarakat dengan sebutan 4 pilar berbangsa dan bernegara.

Deputi Menkopolkan bidang Wilayah Nasional di era Gusdur ini menjelaskan bahwa konsep berbangsa dan bernegara ini harus disosialisasikan kepada masyarakat luas. "Mulai hari ini, masyarakat Rembang harus menginternalisasikan dan mensosialisasikan 4 konsep berbangsa dan bernegara ini dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar terjaga integrasi, toleransi dan semangat untuk memajukan kehidupan masyarakat" jelasnya.

Fraksi PKS Dukung DPD 110% Amandemen UUD 1945

Liputan Media

Tb. Soenmandjaja Sepakat Amandemen UUD NRI 1945

JAKARTA – Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI dengan para Ketua Fraksi parpol di MPR, ketua Fraksi PKS, TB Soenmandjaja juga memberikan dukungan untuk dilakukannya perbaikan konstitusi baik melalui amandemen maupun addendum. “Dukungan partai kami hingga 110%,” ucapnya di Ruang GBHN, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Namun Soenmandjaja mengingatkan bahwa perubahan yang diinginkan partainya adalah sesuai yang telah disepakati bersama dan telah dijadikan rekomendasi Badan Kajian MPR RI. “Kami menyepakati hanya tujuh item perubahan sesuai hasil rekomendasi MPR, bukan kembali lagi ke 10 usulan perubahan DPD RI,” Walaupun diakui secara akademis, 10 isu yang diusung DPD RI untuk materi amandemen sulit dibantah kesahihannya menyangkut kebutuhan negara saat ini.

HNW Miris Etika Berbangsa Pejabat Negara Kian Diabaikan

Album Kegiatan

Hidayat Sosialisasi 4 Pilar bersama BMOIWI

JAKARTA - Sebanyak 32 organisasi massa Islam wanita yang tergabung dalam Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI) mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta, hari ini (Rabu, 15/4).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjadi pembicara (narasumber) dalam sosialisasi ini.

Dalam paparannya, Hidayat Nur Wahid kembali menegaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah perintah UU. Sosialisasi ini hampir sama seperti sosialiasi Pancasila pada masa pemerintahan Soeharto. Di mana ketika itu dibentuk BP7 yang menyelenggarakan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Abdul Hakim: "Kader PKS Harus Ikut Menjaga Pancasila"

Album Kegiatan

Abdul Hakim (kiri)

BANDAR LAMPUNG – Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus ikut bertanggungjawab membentengi moralitas bangsa dan menjadi garda terdepan nilai-nilai Pancasila. “Pancasila adalah ideologi negara dan falsafah perjuangan PKS. Siapapun warga negara Indonesia yang menghayati nilai-nilai Pancasila, Insya Allah dapat ikut membentengi moralitas khususnya di kalangan pemuda,” jelas anggota DPR MPR RI dari Lampung KH Abdul Hakim dalam Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Aula Mina Islamic Center Rajabasa, Bandar Lampung (01/03).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini, PKS memiliki komitmen kebangsaan yang sangat serius antara lain dapat dilihat dari realisasi sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Bernegara yang secara luas dilakukan oleh seluruh anggota FPKS MPR RI di dapilnya masing-masing.

Hidayat Nur Wahid: "Sosialisasi 4 Pilar Bukan Penataran P4"

Album Kegiatan

Hidayat Nur Wahid

GORONTALO - Banyak yang berpendapat bahwa sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan tidak ada bedanya dibanding Penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) era Orde Baru. Pandangan tersebut tidak terlalu keliru, tetapi materi yang disampaikan lebih aktual dan penerapannya pun lebih baik.

“Penataran dilakukan dengan massif, keras, dan indoktrinasi. Namun, setelah 20 tahun penataran, hasilnya berbeda dengan apa yang ditatarkan. Malah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme marak,” ujar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

“Lalu muncul gerakkan reformasi,” sambungnya dalam Sosialiasi 4 Pilar Kebangsaan, di Gedung Kasnat Lahay, Komplek Kantor Kab. Gorontalo, Gorontalo, Kamis (7/5/2015).

Dr Hermanto: "Sosialisasi 4 Pilar Munculkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara"

Album Kegiatan

Dr. Hermanto SE MM

BUKITTINGGI - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bukittingggi melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Acara yang diikuti sekitar 300 peserta yang terdri dari guru, TK,SD, SMP,SMA, SMK serta pengawas sekolah se kota Bukittinggi itu menghadirkan 4 orang nara sumber dari DPR-RI masing-masing H.Hermanto,SE.MM , Dra.Eva Kusuma Sundari, M.Busyro serta satu orang dari DPD-RI Ir.Abraham Parulianto. bertempat di Aula SMA Negeri 1 Bukittinggi, Senin (1/9).

Tampak hadir dalam acara tersebut Walikota Bukittinggi H.Ismet Amzis,SH, Kepala Disdipora Ellia Makmur,Kabag Humas Pemko Bukittinggi Jondri, SH serta tamu undangan lainnya.

“Walikota Bukittinggi H.Ismet Amzis, SH dalam sambutannya mengatakan, seluruh guru yang tergabung dalam wadah PGRI menjadi pelopor untuk mensosialisakan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara terutama kepada para pelajar agar mereka memahami Pancasila, UUD 45, Kebhinnekaan Tunggal Esa serta pentingya menjaga keutuhan NKRI,”jelasnya

Hidayat Nur Wahid: "Pemblokiran Situs Radikal Harus Melalui Musyawarah"

Album Kegiatan

Hidayat Nur Wahid (tengah) dan Hermanto (kanan)

MEDAN - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2014-2019, Hidayat Nur Wahid menegaskan, bangsa Indonesia patut bersyukur memiliki ideologi Pancasila karena ideologi ini mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. “Coba mana yang tidak sesuai. Yang terjadi bukan Pancasila nya yang tidak sesuai tetapi implementasi. Jadi, yang salah bukan Pancasila,” kata Hidayat Nur Wahid saat menjadi pembicara sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Hotel Grand Impression, Jalan Setia Budi Medan, Jumat (3/4).

Dia menjelaskan, Pancasila sangat dialektis, sangat sosiologis dan historis. Pancasila tidak begitu saja diusulkan dan selesai, tetapi ada usulan yang lain dan semua dialogkan. “Intinya kita ingin memiliki sesuatu yang secara bersama-sama kita pegang teguh dan dijadikan sebagai pijakan dan menjadikan kita tetap Indonesia,” katanya.

Abdul Kharis: "Jangan Mengaku Nasionalis Sebelum Pahami Empat Pilar Kebangsaan"

Album Kegiatan

Abdul Kharis sampaikan 4 pilar

SOLO (21/3) – Jangan pernah mengaku nasionalis jika belum benar-benar memahami isi dan makna Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempatnya dikenal dengan sebutan Empat Pilar Kebangsaan.

Demikian seru Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Kharis Almasyhari saat memberi materi dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Wisma Sejahtera, Jajar, Solo, Jawa Tengah, Kamis (19/3) malam. Tak kurang dari 200 pemuda dan pemudi Kota Surakarta mengikuti kegiatan tersebut.

"Pemuda itu harus mengambil bagian terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu, jangan mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan separatisme yang ada," ujar Kharis yang menghangatkan suasana nasionalisme saat bersama seluruh peserta membaca Pancasila.

Fraksi PKS MPR RI Gelar Sosialisasi Empat Pilar NKRI di Bandung

Album Kegiatan

Arif Minardi (kiri) dan Ledia Hanifa (kanan)

BANDUNG - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ir Arif Minardi (kiri) didampingi anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa S.Si, M.Psi.T menyampaikan pemaparan saat berlangsung Seminar Nasional Sosialisasi 4 Pilar NKRI di Hotel Haris, Jalan Peta, Kota Bandung, Sabtu (16/8/2014).

Dalam seminar yang diselenggarakan F-PKS MPR RI bekerjasama dengan Garuda Keadilan Bandung ini mengambil tema "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Rangka Pembangunan Karakter Bangsa".

Pada kesempatan ini juga hadir sebagai keynote speech Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Ketua Fraksi PKS MPR: "Jangan Ragukan Nasionalisme PKS"

Album Kegiatan

BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PKS MPR RI Soenmandjaja Rukmandis menyatakan sangat salah jika ada sebagian masyarakat yang menganggap PKS sebagai partai yang jauh dari nilai-nilai nasionalisme dan partai eksklusif untuk umat muslim.

Menurut Soenmandjaja sesuai AD/ART PKS Pasal 9 yang menyatakan semua warga negara Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi anggota PKS.

“Artinya PKS partai terbuka untuk WNI, hanya selain WNI dan WNI yang dilarang menjadi anggota parpol oleh undang-undang yang tidak boleh menjadi anggota partai. Itu soal keanggotaan, kalau pengabdian PKS untuk siapa saja tanpa terkecuali,” kata Sunmanjaya dalam seminar nasional ketatanegaraan dalam rangka sosialisasi empat pilar kebangsaan di Hotel Nusantara, Bandar Lampung, Minggu, 14 Desember 2014. Kegiatan tersebut diikuti 300 kader PKS Lampung.

Mengenal Lebih Dekat Tb Soenmandjaja, Ketua Fraksi PKS MPR RI

Tampil di majalah Majelis No. 07/Juli 2010

Berani Mempertanggungjawabkan Amanah

JAKARTA - Sebagai anggota dewan yang kini tengah disorot oleh masyarakat, Soenmandjaja bin Roekmandis memegang teguh prinsip lebih mengutamakan moralitas. Menjadi anggota dewan itu bukan hanya sekedar memegang amanah orang lain, tetapi juga harus berani mempertanggungjawabkan amanah tersebut.

Baru saja selesai mengikuti Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  di Hotel Ritz Carlton,Pasific Place, Jakarta, 17-21 Juni 2010. Soenmandjaja langsung terbang ke Semarang, Jawa Tengah, mengikuti kunjungan kerja Komisi III DPR RI selama tiga hari berturut-turut disana. Sebelumnya Ketua Fraksi PKS di MPR ini juga melawat ke beberapa daerah, seperti Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, untuk melakukan sosialisasi 4 (empat) pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Alhamdulillah, pelaksanaan Munas (PKS) berlangsung lancar,” ungkapnya saat dihubungi Rini S. Danudjaja dari Majelis via telepon sesaat sebelum lepas landas ke (DIJ) Jogja. Salah satu hasil rekomendasi Munas PKS adalah memperkuat komitmen Kebangsaan, yaitu merumuskan konposisi kepengurusan partai untuk diisi oleh kader non muslim.

Meluruskan Paham Radikalisme, F-PKS MPR RI Gelar Seminar Nasional

Undangan panitia Seminar Nasional pada Ahad (10/5).

JAKARTA -- Akhir-akhir ini radikalisme kembali marak dibincangkan berbagai kalangan. Media massa baik cetak, elektronik maupun online berlomba-lomba memberitakan tentang bahaya radikalisme beserta turunannya. Pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan pendidik dan tokoh masyarakat pun telah mengingatkan masyarakat dan mengupayakan pencegahan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat menyadarkan masyarakat akan bahaya radikalisme. Pada intinya, semua pihak sepakat bahwa radikalisme merupakan paham yang sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme dapat mengancam ideologi dan falsafah negara. Oleh karena itu, paham radikalisme harus segera diberantas dan dilenyapkan di negeri ini.

Semua pihak –baik penguasa ataupun masyarakat –disadari atau tidak adalah sasaran empuk dari paham radikalisme. Selama ini, fokus kita dalam mensosialisasikan bahaya radikalisme hanya tertuju pada masyarakat. Warga diwanti-wanti untuk tidak mengikuti dan menyebarkan paham radikalisme ini. Seolah-olah bahaya radikalisme hanya diproduksi dan dilakukan oleh masyarakat, tanpa kita tahu apa yang menyebabkan masyarakat meyakini radikalisme sebagai jalan untuk menuntaskan masalahnya. Padahal, paham radikalisme dapat juga diidap oleh penguasa atau negara seperti yang dilakukan oleh negara-negara fasis yang kerap menindas rakyatnya atau bahkan melakukan agresi terhadap negara lain. Hal ini bisa kita baca dari munculnya praktek sewenang-wenang pemerintah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sehingga masyarakat dan media massa menjulukinya sebagai pemerintahan yang lalim dan zhalim. Model pemerintahan seperti ini lebih mengedepankan bedil dan otot dari pada penyelesaian yang adil dan otak, pemerintahan yang otoriter dan destruktif.