Hidayat Nur Wahid |
Bagaimanapun, pihak yang berwenang dalam penindakan korupsi, harus selalu dipantau. Jangan sampai keberadaan hukum malah dijadikan payung oleh para koruptor. Karena indikasi kejadian seperti itu semakin banyak.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang kerja Ketua MPR, pada Kamis (13/10).
Pada kesempatan itu delegasi PP Pemuda Muhammadiyah dipimpin Bendahara Umum Abdul Rahman Syahputra Batubara. Kedatangan mereka bertemua Wakil Ketua MPR, adalah untuk mengundang Hidayat Nur Wahid pada acara Pra Tanwir Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar pada akhir November.
Hidayat kemudian memberikan sejumlah contoh ketidak mampuan hukum mengungkap para pelanggar hukum. Antara lain, kasus BLBI, dugaan penerimaan kompensasi reklamasi sebesar Rp 1,7 tiliun, hingga kasus pembelian tanah Sumber Waras.
"Hukum juga perlu dikawal agar mereka senantiasa mampu menciptakan keadilan. Bukan malah lesu karena terlalu banyak menangani kejahatan, termasuk korupsi", kata Hidayat menambahkan.
Pada kesempatan itu hidayat menyampaikan kesediaan untuk hadir dan menjadi pembicara pada acara pra tanwir. Dia juga setuju untuk membahas tema etika dan Komunikasi kepemimpinan nasional.
"Tema itu menarik dan sesuai dengan era kekinian. Sewajarnya semua pemimpin memiliki etika, seperti yang ditunjukkan para pemimpin masa lalu. Mereka berdiskusi dan berdebat tapi tetap dalam koridor bahasa yang santun. Tidak kasar, apalagi sampai mengeluarkan isi kebun binatang", kata Hidayat menambahkan.
Sumber:
mpr.go.id
Kamis, 13 Oktober 2016
http://mpr.go.id/posts/pemuda-muhammadiyah-bersilaturrahmi-pada-wakil-ketua-mpr
No comments:
Post a Comment