[Wawancara] Hidayat: Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Sebuah Ironi

HNW: TKA harus diawasi secara ketat

JAKARTA - Maraknya tenaga kerja asing, termasuk dari Tiongkok, menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, disebabkan oleh berbagai persoalan yang sudah terjadi di dalam negeri. Antara lain, lemahnya pengawasan keimigrasian dan ketenaga-kerjaan. Sehingga, warga negara asing yang seharusnya berwisata, lantaran memakai fasilitas bebas visa, ternyata malah mencari-cari pekerjaan di Indonesia.

Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah mengantisipasi maraknya tenaga kerja asing di Indonesia? Apakah pemerintah perlu mencabut Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum kunjungan bebas visa untuk para wisatawan ke Indonesia? Untuk mencari jawab berbagai pertanyaan tersebut, wartawan Majelis Derry Irawan mewawancarai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di ruang kerjanya. Berikut petikannya:

Mengalir, Dukungan Gelar Pahlawan Nasional untuk TGH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

HNW dukung TGH Muhammad Zainuddin pahlawan nasional

LOMBOK TIMUR -- Upaya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) agar Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjadi pahlawan nasional terus mendapat dukungan. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mendukung penuh hal ini.

Menurutnya, alim ulama besar kelahiran Lombok Timur yang juga pendiri Nahdlatul Wathan (NW) ini sudah sepatutnya diberikan gelar pahlawan nasional atas dedikasinya dalam melawan masa penjajahan. "Beliau pejuang Indonesia, sangat layak, ini sedang dalam proses," ujar dia di Universitas Hamzanwadi Nahdlatul Wathan (NW), Selong, Lombok Timur, beberapa waktu lalu.

Ledia: Saatnya Perempuan Berperan Aktif Dalam Roda Perekonomian

Ledia: Saatnya Perempuan Berperan Aktif dalam ekonomi

BANDUNG - Kini, saatnya perempuan mengambil peranan aktif terlibat dalam perekonomian. Anggota Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, pihaknya mendorong pemberdayaan perempuan untuk ekonomi keluarga.

Selama ini, legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku partainya konsen terhadap pemberdayaan perempuan . Pihaknya memiliki program Sekolah Ibu yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas diri. Pelatihan tersebut untuk menciptakan peluang dan bekal skill sebelum membuka lahan usaha.

Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kota Perjuangan

HNW sosialisasi 4 pilar melalui wayang

BANTUL - Bantul tak bisa lepas dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia. Menyimpan banyak kisah kepahlawanan, diantaranya, perjuangan Pangeran Mangkubumi, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia Adisucipto, dan Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman.

Di daerah Bantul inilah MPR RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pagelaran Seni Budaya Wayang Kulit di Balai Desa Martigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta pada Sabtu malam (25/2/2017). Pagelaran wayang yang mengangkat lakon “Mbangun Sapta Arga” dengan dalang Ki Drs. Iswahyudi, M.Hum. ini merupakan salah satu metode sosialisasi Empat Pilar MPR, yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Melalui Budaya Pagelaran Wayang Kulit di Sanden Bantul

Hidayat sosialisasi 4 pilar via wayang

JOGJA – Pagelaran wayang kulit semalam suntuk sukses digelar di Pendopo Balaidesa Murtigading, Sanden, Bantul oleh dalang Ki Drs. Iswahyudi, M.Hum dengan lakon “MBANGUN SAPTA MARGA”, Sabtu (25/2/2017).

Pagelaran wayang semalam suntuk digelar mensosialisasi 4 Pilar MPR RI ini dihadiri DR. H.M Hidayat Nur Wahid, MA (Wakil Ketua MPR RI), Matheus Stefi Pasimanjeku, SH (anggota DPD RI), Siti Fauziah (anggota MPR RI), Bupati Bantul Drs. H. Suharsono, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Sunarto, SH, MM, Ketua umum Masyarakat Peduli Wayang Bpk. Didik, Kapolsek Sanden AKP Riwanta beserta jajaran Muspika Sanden.

Hidayat Nur Wahid: Umat Islam Tidak Diam Terhadap Masalah Bangsa

HNW bersama Jaya Suprana

JAKARTA - Bertempat di “Jaya Suprana School of Performing Arts”, Mall of Indonesia, Jakarta, 23 Februari 2017, digelar diskusi dengan tema “Islam di Indonesia”. Acara yang dipandu langsung oleh Jaya Suprana itu menghadirkan pembicara Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

Dalam diskusi yang dihadiri oleh rohaniawan Franz Magnis Suseno dan beberapa tokoh Tionghoa itu, Hidayat Nur Wahid memaparkan sejarah Islam di Indonesia. Dikatakan umat Islam di Indonesia mempunyai peran yang sangat besar. Dicontohkan Sultan IX Jogjakarta sebagai sultan dari kesultanan Islam telah memberikan tanah-tanah yang ada pada bangsa ini di awal kemerdekaan. “Gelar dia adalah Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga ing Ngayogyakarta Hadiningrat," ujarnya.

Nasir Djamil minta pemerintah tingkatkan nilai-nilai kebangsaan

Nasir minta pemerintah tingkatkan nilai-nilai kebangsaan

BANDA ACEH - Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil meminta kepada Pemerintah Pusat dan daerah untuk memaksimalkan penanaman nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, guna melawan virus mematikan nilai patriotisme kebangsaan.

"Sangat disayangkan jika nilai kebangsaan luntur di kalangan generasi muda karena mereka adalah calon pemimpin ke depan," kata anggota DPR asal Aceh itu di sela-sela sosialisasi empat pilar MPR RI di Aula Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

Hidayat: Dana Kepentingan Teman Ahok Kok tidak Diusut?

HNW: Mengapa dana ke Teman Ahok tidak diusut?

LOMBOK TIMUR - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi ketidakadilan terkait penetapan tersangka terhadap Islahudin Akbar dan Ustaz Adnin Armas oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada banyak hal yang menjadi tanda tanya apa lagi mengenai yayasan dan pengalihan hak, dia jelaskan, tidak ada laporan dari warga yang dengan ikhlas memberikan infak.

Hidayat pun mempertanyakan, untuk kasus serupa mengapa tidak diambil langkah serupa sebagaimana yang dilakukan kepada Islahudin Akbar dan Ustaz Adnin Armas. Dia pun menyontohkan dana kepentingan Teman Ahok juga dana abadi umat untuk haji.

Demokrasi Kebablasan, HNW: Seperti Pak Ahok

HNW: Demokrasi kebablasan itu seperti Ahok

LOMBOK TIMUR - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menilai kebebasan demokrasi di Indonesia terlalu bebas. Menurut Jokowi, praktik demokrasi yang kebablasan ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrem.

Menurut Hidayat, demokrasi yang kebablasan itu jika menghalalkan segala cara guna mencapai tujuan tertentu. "Seperti Pak Ahok, datang ke Pulau Seribu sosialisasikan program perikanan, eh malah ngomong al-Maidah 51, itu kan kebablasan," ujar dia di Lombok Timur, NTB, Kamis (23/2).

MPR Sentil Mendagri Soal Status Ahok

HNW Sentil Mendagri Soal Status Ahok

LOMBOK TIMUR - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyentil sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang bersikukuh mempertahankan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta meski berstatus sebagai terdakwa. Padahal, ia mengatakan, sudah ada undang-undang yang mengatur soal pemberhentian kepala daerah jika ditetapkan sebagai terdakwa.

"Kita berada di negara hukum maka harus adil. Siapa pun yang bersalah, termasuk ada yang menistakan agama dan menjadi terdakwa," ujar dia di Aula Siti Zaunun Muhammad Zainul Majdi, Universitas Hamzanwadi Nahdlatul Wathan, Selong, Lombok Timur, Kamis (23/2).

Wakil Ketua MPR Dukung Nasionalisasi Freeport

HNW: Dukung nasionalisasi Freeport

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Dr. Hidayat Nur Wahid, secara prinsip mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menasionalisasi Freeport. Nasionalisasi itu menjadi kewajiban negara sesuai perintah dari UUD dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Secara prinsip saya dukung pemerintah untuk menasionalisasi Freeport," kata Hidayat Nur Wahid kepada wartawan usai berbicara dalam Sosialisasi dan Edukasi Empat Pilar MPR kerjasama MPR dan Himmah NW (Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan) di Aula Siti Rauhun Zainuddin Abdul M Universitas Hamzanwadi, Selong, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/2/2017).

Hermanto: Masyarakat Diminta Waspadai Isu Komunisme

Hermanto: Waspadai isu Komunisme

SOLOK – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto meminta masyarakat untuk mewaspadai isu komunisme yang mengancam ideologi Pancasila di tengah masyarakat belakangan ini.

“Masyarakat perlu senantiasa waspada terhadap isu komunisme di Indonesia. Perkuat sendi-sendi kehidupan dan senantiasa sigap mengantisipasi keanehan-keanehan yang muncul di tengah-tengah masyarakat”, paparnya kepada masyarakat Solok di Aula Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sukarami, Solok, Sumatera Barat, Jumat (7/2).

Adang: Sosialisasi MPR Perkokoh Ideologi Negara di Masyarakat

Adang Sudrajat: 4 pilar perkokoh ideology negara

BANDUNG BARAT – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Adang Sudrajat menilai Sosialisasi MPR berfungsi untuk memperkokoh ideologi negara yang ada di masyarakat.

“Kami menginginkan sosialisasi ini selain menjadi sarana transfer ilmu dan regulasi pemerintahan pusat langsung kepada mayarakat tanpa perantara, juga sebagai sarana pengokohan pemikiran masyarakat terhadap rasa nasionalisme yang kuat terhadap bangsa dan negara,” ujar Adang saat kegiatan Sosialisasi MPR di Padalarang, Bandung Barat, Sabtu (18/2).

Sosialisasi Empat Pilar, Ketua Komisi I : Hoax Mengancam Kebhinekaan Kita

Kharis: Hoax Ancam Kebhinnekaan

SahabatKharis.com – Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar dalam bernegara bersama puluhan tokoh masyarakat Banjarsari, Solo. Acara tersebut digelar di Hotel Grand Setia Kawan, Solo, Selasa (22/2/2017).

“Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenyam pendidikan pancasila dan kebhinekaan di era Pak Harto, butir-butir Pancasila pasti pernah kita pelajari. Namun kadang harus senantiasa kita ulang karena untuk mengingatnya. Seperti penghafal Qur’an, kalu tidak di muroja’ah  juga gogrok  hafalannya,” kata Abdul Kharis.

Adang: Sosialisasi 4 Pilar dengan Masyarakat Kebon Jeruk Jakarta

Adang Daradjatun sampaikan sosialisasi 4 pilar

JAKARTA - MPR RI terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Salah satunya dengan terus mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI, yang terdiri atas: Pancasila UUD Negara Republik Indonesia Thn 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Kebebasan berpendapat memang menandai lahirnya era reformasi, tapi seringkali kebebasan tersebut dimaknai bebas tanpa batas. Kesalahan pemahaman tersebut menyebabkan kendurnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai Moral-Etika ke-Indonesiaan yang menjadi ciri Bangsa Indonesia. Tentu saja, hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hidayat Prihatin Polisi Seret Bachtiar Nasir dan YKUS dalam Kasus TPPU

Hidayat Prihatin Polisi Seret Bachtiar Nasir

JAKARTA -- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri tengah membidik para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dalam kasus dugaan penyelewengan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS). Hanya saja kini polri mulai dikritisi juga untuk menilik dana corporate sosial responsibility (CSR) Yayasan Ahok Center.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan sangat prihatin dengan diserat-seretnya Bachtiar Nasir dan YKUS dalam kasus TPPU. Menurutnya, dana sumbangan tersebut tidak ada tindak pidananya dan tidak terkait sama sekali dengan korupsi.

Pimpinan MPR RI Terima Delegasi PP KAMMI

HNW menerima delegasi PP KAMMI

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Kamis (16/2/2017) menerima kunjungan audiensi delegasi Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta.

Kepada Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum KAMMI Kartika Nur Rakhman mengungkapkan berbagai kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi negara pra dan pasca penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 putaran pertama yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 kemarin.

Toleransi dalam Bingkai NKRI

Oleh: Danang Aziz Akbarona *)

Ada pihak-pihak yang mengembuskan opini (gerakan massa) aksi bela Islam sebagai tindakan intoleran, mengganggu kebinekaan, memecah belah persatuan, bahkan mengancam eksistensi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal sumber kegaduhan itu berangkat dari pernyataan dan sikap seorang pejabat publik yang dinilai telah menistakan Alquran, tidak peka terhadap keberagaman, acap kali bersikap sarkastis, agresif, dan ofensif.

Yang bersangkutan belakangan juga dinilai mendeskriditkan ulama oleh banyak pihak. Lalu, ketika timbul reaksi, mengapa ulama dan umat mayoritas yang sejatinya merupakan korban kegaduhan ini justru dituduh macam-macam?

Artikel singkat ini menjelaskan bagaimana sikap toleransi seharusnya dikembangkan dalam bingkai NKRI dengan merujuk pada konstruksi sistem hukum yang berlaku. Harapannya agar tidak ada pihak yang asal tuduh dan lempar batu sembunyi tangan.

HNW Tantang Ahok Buktikan Pilih Pemimpin Seagama Langgar Konstitusi

HNW: Pilihan berdasar agama tak langgar konstitusi

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menantang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuktikan ucapannya bahwa memilih pemimpin berdasarkan agama melanggar konstitusi. Hidayat yakin tidak ada konstitusi yang dilanggar jika memilih pemimpin yang seagama.

''Memilih berdasarkan agama itu tidak melanggar konstitusi. Salah Oak Ahok kalau mengatakan itu melanggar konstitusi. Saya ingin bertanya di ayat dan pasal berapa orang memilih berdasarkan agama itu melanggar konstitusi,'' ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/2).

Hidayat Nur Wahid: Kita Punya Soko Guru Untuk Merawat Ke-Indonesiaan

HNW: 4 Pilar MPR adalah soko guru ke-Indonesiaan

JAKARTA - Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi soko guru yang kuat dalam merawat ke-Indonesiaan. Soko guru ini harus dipahami dengan baik dan benar seluruh lapisan masyarakat di pusat dan daerah.

Masalahnya adalah bagaimana implementasi dari soko guru itu. Sebab, di lapangan publik masih melihat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sesuai nilai-nilai soko guru itu. Inilah tantangan yang perlu diatasi.

Ustadz Taufik Ridho Wafat, PKS Berduka

Ketua Majelis Syura PKS mengimami sholat jenazah

JAKARTA - Satu lagi kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah meninggalkan kita. Ustadz Muhammad Taufik Ridho (Sekjen PKS periode 2012-2014 dan 2015) wafat dini hari tadi Senin (6/2) pukul 01.05 WIB di RSCM Jakarta setelah menderita sakit cukup lama.

Menurut rencana almarhum akan dioperasi cangkok hati hari ini namun diurungkan karena kondisinya menurun akibat infeksi usus dan tidak memungkinkan untuk dioperasi. Padahal anak kandung beliau, Hudzaifah (24 tahun) - yang ikhlas mendonasikan hatinya untuk orangtuanya - sudah naik ke meja operasi dan sudah dilakukan pembedahan.

Hidayat Nur Wahid: Lembaga Pengkajian MPR Agar Bahas Etika Kehidupan Berbangsa

HNW menerima Ketua Lembaga Pengkajian MPR

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan Lembaga Pengkajian MPR untuk juga mengkaji persoalan yang berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Munculnya hoax ini antara lain karena etika kehidupan berbangsa diabaikan. Padahal MPR memiliki Ketetapan atau Tap tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang masih berlaku," kata Hidayat dalam pertemuan dengan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR Gedung Nusantara III Lantai 9 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/1/2017).

Pluralisme Lahir Tidak Dalam Konteks Filsafat Indonesia

Dr Mudzakkir, Guru Besar Hukum Pidana UII

JAKARTA (1/2) – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, menegaskan dirinya tidak setuju dengan istilah Kebhinnekaan. Oleh karena, jika hanya menggunakan istilah Bhinneka saja, maka akan terkait dengan istilah Pluralisme yang tidak lahir dari konteks filsafat Indonesia.

“Saya tidak setuju dengan Kebhinnekaan, saya menentang kata-kata pluralisme. Karena Pluralisme tidak dalam konteks filsafat Sosial Indonesia. Filsafat Negara Indonesia. Karena Pluralisme itu sama dengan Kebhinekaan titik. Pluralisme titik,” jelas Muzakir saat memberikan materi dalam Sekolah Konstitusi Fraksi PKS MPR RI di Gedung Nusantara V, Rabu (1/2).

PKS Ingatkan Proses Hukum Harus Berpedoman Pancasila

Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring mengingatkan seluruh tahapan hukum dalam mencari keadilan harus berpedoman terhadap Pancasila.

Tahapan hukum itu mulai penyelidikan, penyidikan, hingga putusan.

"Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam hukum serta hakim mengambil putusan, harus berpedoman kepada Pancasila khususnya masalah Ketuhanan," kata Tifatul.

Ramai Debat Kusir Soal Penistaan Agama, PKS Gelar Sekolah Konstitusi

Sekolah Konstitusi FPKS MPR RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI menggelar Sekolah Konstitusi dengan tema 'Ancaman Kebhinnekaan: Penistaan Agama Ditinjau dalam Perspektif Konstitusi' di Gedung Nusantara V, Ruang GBHN, Kompleks MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Selasa (1/2/2017).

"Acara sekolah konstitusi PKS kali ini mengambil tema mengenai ancaman kebhinekaan, masalah kita ambil tema masalah penistaan dalam konstitusi kita. ini sebetulnya bukan sesuatu yang dadakan ini perencanaannya sudah beberapa bulan sebelumnya," ujar Ketua FPKS MPR RI, Tifatul Sembiring.

MPR Kaji Penistaan Agama dari Perspektif Konstitusi

Pembicara dalam Sekolah Konstitusi FPKS MPR RI

JAKARTA – Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Sekolah Konstitusi Kelima hari ini, Rabu, 1 Februari 2017, dengan tema “Ancaman Kebhinnekaan: Penistaan Agama Ditinjau dari Perspektif Konstitusi” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menegaskan bahwa merawat persatuan dalam kebhinnekaan Indonesia, keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa adat yang dipisahkan pulau, tentu memiliki tantangan tersendiri.

Sambutan Ketua Fraksi PKS MPR RI dalam Sekolah Konstitusi

Tifatul Sembiring (Ketua FPKS MPR RI)

"ANCAMAN KEBHINNEKAAN: PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI"

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Merawat persatuan dalam kebhinnekaan Indonesia ini tidaklah mudah. Keberagaman suku, agama, ras, bahasa, adat dll, bahkan dipisahkan oleh ribuan pulau memiliki tantangan sendiri.

Dalam preambule UUD '45: Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia.