Politisi PKS: Jangan Biarkan Papua Merdeka, NKRI Harga Mati

Ahmad Zainuddin

JAKARTA - Pemahaman yang benar mengenai sejarah bangsa sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu dapat mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mencegah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perpecahan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua FPKS Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Zainuddin dalam Sosialisasi Empat Pilar yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di aula gedung Robbani, Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (10/9) lalu. Kegiatan itu dihadiri sekitar 100 tokoh masyarakat setempat.

"Memahami sejarah berdirinya Indonesia sangat penting bagi persatuan. Sehingga kalau ada pulau atau wilayah ingin merdeka, itu sama dengan mereka tidak memahami sejarah bangsanya," ujar Zainuddin.

Menurut Zainuddin, sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, bangsa ini sebenarnya sudah lebih dulu 'lahir' pada 28 Oktober 1928. Maksudnya, lanjut Zainuddin, kata 'Indonesia' sudah lebih dulu dikenal pada masa itu sebelum tahun 1945.

Persatuan tercermin pada ikrar para pemuda dari berbagai suku untuk bersatu di bawah entitas politik yang sama yaitu Indonesia. Mereka, menurut anggota Komisi I DPR bidang pertahanan ini, telah melepaskan keegoan priomordialnya lalu dengan tulus bersatu dalam kebersamaan bernama Indonesia.

"Karena itu persatuan itu penting. Apakah Aceh boleh merdeka? Apakah Papua boleh dibiarkan merdeka? Tidak boleh. Jangan biarkan Papua merdeka. NKRI itu kalau kata tentara kita adalah harga mati," jelas politisi PKS dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

Zainuddin juga menyinggung tentang kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama masing-masing dalam bingkai Pancasila dan NKRI. Menurutnya, pemerintah harus benar-benar memberikan jaminan kepada setiap warga negara Indonesia agar tenang dalam menjalankan kewajiban agamanya.

Dia mencontohkan, kasus pembakaran masjid kaum muslimin pada hari raya Idul Fitri beberapa waktu lalu di Papua. Peristiwa itu, lanjutnya, tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang. Zainuddin meminta negara menjamin kelancaran dan kenyamanan umat Islam menjalankan Idul Adha yang akan datang.

"Tidak dibenarkan pembakaran masjid, dengan alasan apapun. Begitu juga sebaliknya, tidak boleh ada gereja dibakar. Pemerintah harus memberi jaminan ketenangan kepada setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing," pungkasnya.

Sumber:
Selasa, 22 September 2015
http://www.pksmedan.com/2015/09/politisi-pks-jangan-biarkan-papua.html