HNW: Mencetak Santri Mandiri dan Mampu Berkontribusi Pada Bangsa

HNW: Ponpes harus mencetak santri mandiri

LEBAK BANTEN - Saat menjadi pembicara utama dalam seminar pesantren nasional yang digelar Yayasan Pendidikan Islam Qudwatul Ummah, Kalanganyar, Lebak, Banten, 28 Januari 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan seminar dengan tema "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Mencetak Generasi Mandiri" merupakan acara yang menarik. Dikatakan menarik sebab kegiatan ini diselenggarakan di Banten yang merupakan wilayah yang memiliki nuansa keteladanan santri.

HNW menyebut Banten sebagai daerah yang perlu diteladani dalam soal kesantrian sebab dari wilayah ini muncul dua sosok besar ulama yang selalu dikenang. "Dua ulama itu adalah Syeh Nawawi Al Bantani dan Yusuf Makasari", tuturnya.

Antusias Warga Hadiri Sosdapil Tamsil Linrung Di kabupaten Gowa

Tamsil Linrung (berpeci)

MAKASSAR - Anggota DPR RI daerah pemilihan Sulsel Satu Tamsil Linrung Gelar Sosialisasi daerah pemilihan tahap satu tahun 2019 ,Selasa 15/01/18.

Antusiasme masyarakat hadir mengikuti rangkaian Kegiatan ini yang bertujuan untuk penguatan implementasi empat pilar kebangsaan,” kata Tamsil Linrung.

Politisi PKS ini mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk terus mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Empat pilar kebangsaan yang menjadi landasan dalam membangun bangsa Indonesia  adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi empat pilar kebangsaan  ini kata Tamsil bisa memberikan pemahaman kepada warga agar terus mencintai NKRI di atas kecintaan kepada kelompok  dan suku.

Sumber: bicaramakassar.com   

IICO Kuwait Siap Bekerjasama dengan ACT, Rumah Zakat dan PKPU

HNW terima delegasi IICO

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima Badr Suud Fahd Al Sumaith, perwakilan dari IICO (International Islamic Charity Organization) yang berkedudukan di Kuwait, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1/2019). Dalam kesempatan itu Hidayat juga mempertemukan Badr Al Sumaith dengan perwakilan dari Aksi Cepat Tanggap (ACT), Rumah Zakat, dan PKPU Human Initiative.

Hidayat mengungkapkan bahwa perwakilan IICO saat ini sedang berada di Indonesia untuk melihat kegiatan kerjasama dengan dengan IICO. Lembaga IICO sudah lama bekerjasama dan membantu kegiatan sosial di Indonesia. “Lembaga IICO ini merupakan lembaga amal yang besar di Kuwait dan terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam urusan kemanusiaan,” katanya.

Hidayat Nur Wahid: Santri itu Penjaga NKRI

HNW menerima kunjungan pengurus Ponpes Baitussalam

JAKARTA - Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka turut berjuang dan terlibat langsung berdirinya NKRI. Beberapa nama seperti Panglima Besar Soedirman, dan Agus Salim merupakan contoh santri yang berjuang menuntut berdirinya NKRI.

Karena itu, para santri dan dunia pesantren pada umumnya, dituntut mengulang sejarah, ikut berdarma bakti pada bangsa dan negara. Banyak bidang menurut Hidayat yang bisa digunakan oleh para santri untuk berperan dalam pembangunan. Salah satunya adalah dunia pendidikan.

Mustafa Kamal: Dengarkan Aspirasi Masyarakat, PKS Usulkan RUU Perlindungan Ulama

Mustafa Kamal: Perjuangkan RUU Perlindungan Ulama

JAKARTA - Rancangan Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-simbol Agama merupakan wujud konkret PKS dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Sekjen DPP PKS, Mustafa Kamal di Jakarta, Senin (21/01/2019) lalu.

"RUU ini adalah hasil dari kunjungan kita ke tokoh-tokoh agama, para Ulama, para Habaib, ke Masjid-masjid, ke Pesantren, ke ormas-ormas. Secara langsung dan tidak langsung kami mendapatkan informasi yang kita serap sebagai aspirasi," kata Mustafa.

HNW Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilih dalam Pemilu

HNW: Gunakan hak pilih dalam pemilu

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan amanah UU No. 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sosialisasi dilakukan agar rakyat Indonesia tak hanya memahami keempat nilai-nilai luhur bangsa namun juga wajib mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian sehingga bangsa ini tetap menjaga persatuan dan hidup saling menghormati.

Untuk itulah pria yang juga menjadi Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mendorong masyarakat menjadi warga negara yang menjalankan Empat Pilar MPR sehingga mampu berperan dan ikut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik. “Dengan sosialisasi, kita harapkan bisa menghadirkan Indonesia sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang adil, makmur, berdaulat, gemah ripah lohjinawi, serta baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur’, harapnya.

HNW: Aktifis Dakwah Harus Berprestasi

HNW: Aktifis dakwah harus berprestasi

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A (HNW) mengatakan bahwa kegiatan berorganisasi dan berdakwah mahasiswa sebagai aktivis di berbagai organisasi merupakan kegiatan positif sebagai medan pelatihan berorganisasi dan sebagai medium mendekatkan diri kepada masyarakat.

Namun, HNW mengingatkan jangan sampai karena ‘keasyikan’ dalam berorganisasi membuat prestasi akademik menjadi mundur.

“Ingat prestasi berorganisasi harus berbanding lurus dengan prestasi akademik, tidak ada alasan menjadi aktivis kampus atau dakwah membuat prestasi akademik mundur. Malah sebaliknya semestinya kegiatan berorganisasi menjadi pendorong prestasi akademik,” katanya, di hadapan para delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Al Hikmah Jakarta dalam acara ‘Kunjungan STID Al Hikmah ke MPR RI’, di Ruang Rapim MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

PKS Dorong Pemerintah Minta Penjelasan China Soal Muslim Uighur

PKS perjuangkan muslim Uighur

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong Pemerintah RI agar pemerintah China segera menjelaskan terkait muslim Uighur. PKS menilai apa yang dialam umat muslim di China sebagai kejahatan HAM luar biasa.

"Pemerintahan Indonesia harus meminta kejelasan dari pemerintahan China atas apa yang terjadi di Uighur. Indonesia, atas perintah konstitusi, pembukaan Undang-undang Dasar 45 berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Harus menyuarakan, pemerintah tempatnya di PBB, DPR tempatnya di IPU (Inter-Parliamentary Union), di negara Asean tempat pemerintah, tempat DPR di IPU," kata Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS, Al Muzzammil Yusuf di Diskusi dan Konferensi Pers 'Kesaksian Dari Balik Tembok Penjara Uighur' di Restoran Bebek Bengil, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Muzzammil: Janji Politik PKS Lindungi Seluruh Agama di Indonesia

Al Muzzammil Yusuf sampaikan janji politik PKS

JAKARTA - Dalam rangkaian Maulid Nabi Muhammad Saw, Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan janji politiknya yang ketiga berupa usulan RUU Perlindungan Agama, Tokoh Agama dan Simbol Agama di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad (13/1/2019).

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menegaskan janji politik ini adalah bentuk perlindungan PKS kepada seluruh agama di Indonesia.

"Tidak cukup ormas Islam saja, namun berbagai agama yang ada. Karena konsep kami ini adalah untuk melindungi seluruh agama dan simbol-simbol agama di Indonesia. Kita akan sowan kepada mereka sehingga mendapatkan dukungan untuk mempermudah kami nanti memperjuangkan pada saat pasca pemilu 2019 di DPR ke depan," tegasnya.

Janji Politik PKS, RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman sampaikan janji politik PKS

PERNYATAAN PERS

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

RUU PERLINDUNGAN ULAMA, TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA-AGAMA

(JANJI POLITIK PKS UNTUK PEMILU TAHUN 2019)

 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Dalam kesempatan yang istimewa ini, kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama para Habaib, Ulama, Kiyai, Ustadz-Ustadzah baru saja menyelenggarakan Maulid Nabi Besar Muhammad Salallahu ‘alaihi Wassalam di kantor pusat DPP PKS.

Luncurkan Janji Politik, PKS Komitmen Perjuangkan Urusan Agama

PKS akan perjuangakan RUU Perlindungan Kegiatan Agama

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) komitmen perjuangkan perlindungan terhadap agama dan kegiatan keagamaan.

Hal itu dituangkan dalam janji politik PKS yang ketiga, berupa usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"Insya Allah, kita dari PKS akan melakukan konsolidasi seluruh tokoh-tokoh agama di Indonesia untuk menggolkan apa yang sudah digariskan oleh DPP PKS," ucap Iskan dalam gelaran Pernyataan Pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (13/1/2019).

Pembangunan Monumen Bela Negara Terhenti, Politikus PKS Interupsi Di Paripurna DPR

Refrizal (Anggota DPR Dapil Sumbar II)

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal melakukan interupsi saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/1).

Aksi interupsi yang dilakukan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu guna mendorong pemerintah segera melanjutkan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu menyebut, pembangunan monumen PDRI telah beberapa kali mangkrak pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

PKS: KPU Jangan Mendelegitimasi Diri Sendiri

HNW: KPU jangan mendelegitimasi sendiri

JAKARTA - PKS sepakat tidak boleh ada upaya mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun PKS mengingatkan KPU tidak sering melakukan tindakan yang berpotensi mendelegitimasi lembaga sendiri.

"Saya setuju KPU tidak boleh didelegitimasi. Karenanya, KPU jangan mendelegitimasi dirinya sendiri," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Menurut Hidayat, delegitimasi terhadap KPU justru datang dari KPU sendiri. Dia mencontohkan soal penggunaan kotak suara kardus dan pembatalan pemaparan visi-misi capres-cawapres yang direncanakan pada 9 Januari 2019.

Debat Perdana, Prabowo-Sandi Akan Singgung Kasus Novel Baswedan

Mardani AS: Debat Pilpres akan singgung masalah Novel

JAKARTA - Debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) sesi pertama akan digelar pada 17 Januari 2019.

Dalam debat tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyinggung kasus kekerasan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang sampai kini belum terungkap.Tidak hanya itu, Prabowo-Sandi juga akan mempertanyakan mengenai maraknya kasus korupsi.

Adapun debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019 akan membahas tentang hak asasi manusia (HAM), terorisme dan korupsi.

KPU Bocorkan Daftar Pertanyaan, PKS Khawatir Debat Pilpres Normatif

Mardani AS: Debat Pilpres dikhawatirkan normatif

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membocorkan daftar pertanyaan debat Pilpres 2019 kepada pasangan calon (paslon). Tujuan adanya debat capres dan cawapres secara langsung dan terbuka agar masyarakat bisa menilai kualitas masing-masing paslon.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, alasan KPU menjaga muruah paslon dengan memberikan daftar pertanyaan debat kurang tepat. Menurutnya, tugas KPU, yaitu menghadirkan debat pilpres yang berkualitas.

Soal Pemanggilan Kepala Daerah, Bawaslu Diingatkan Profesional

PKS: Bawaslu diminta profesional

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuntut sikap adil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja secara profesional dan tidak partisan selama Pemilu 2019.

Hal ini terkait pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor karena menunjukan gestur yang menguntungkan paslon bernomor urut dua. Anies diduga melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagai negara hukum, Hidayat meminta Bawaslu juga memanggil seluruh kepala daerah yang dianggap menunjukan dukungannya kepada paslon nomor satu.

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam membantah pernyataan Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi yang mengatakan utang dimiliki Pemerintah termasuk kategori produktif karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Pernyataan tersebut merupakan upaya penyesatan logika masyarakat, karena utang Pemerintah akan tercatat secara terpusat sebagai pembiayaan Pemerintah, yang nantinya akan dipakai untuk semua pos belanja” demikian disampaikan Ecky kepada wartawan Minggu (6/1/2019) di Jakarta.

HNW Interupsi Paripurna, Sampaikan Keresahan Jemaah Umrah Soal VFS-Tasheel

HNW interupsi terkait VFS-Tasheel

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid Hidayat Nur Wahid sampaikan interupsi saat mengikuti Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2018-2019 di Gedung DPR/MRP, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Salah satu interupsi yang disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini adalah terkait penyelenggaran umrah di Indonesia.

Ia mengungkapkan kesulitan yang dialami jemaah umrah Indonesia sejak diberlakukannya rekam biometrik melalui Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel. Setidaknya ada tiga alasan yang dikemukakan Hidayat dalam interupsinya tersebut.

Hidayat Nur Wahid Mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia

Hidayat kunjungi ANRI

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jl. Ampera Jakarta Selatan, Kamis (3/1). Politisi PKS, itu tiba pukul 14.00, mengenakan baju Koko kuning kecoklatan, dipadupadankan celana kain hitam, dan peci hitam. Kedatangan Hidayat di kantor ANRI disambut Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan beserta jajarannya.

Kepada Hidayat, Dr. Mustari Irawan menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kunjungan Wakil Ketua MPR. Diharapkan kunjungan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat agar gemar mengunjungi museum, termasuk ANRI. Karena tempat seperti ANRI menyimpan sejarah dan pengetahuan yang sangat banyak, menyangkut masa lalu.