 |
| Hidayat Nur Wahid pimpin Rakorpim MPR RI |
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, para Pimpinan Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah, Edhy Prabowo, Alimin Abdullah, Prof, Bahtiar Aly. Para Pimpinan Badan Pengkajian MPR Rambe Kamarulzaman, TB. Soenmandjaja, Martin Hutabarat. Para Pimpinan Badan Penganggaran MPR Idris laena, Guntur Sasono, Suarifuddin Suding, Muh. Asri Anas. Para Pimpinan Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid, Prof, Sudjarto.
Rapat Koordinasi membahas segala permasalahan seputar evaluasi program-program MPR RI, kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI, dan membahas rencana program MPR RI tahun 2016 serta penganggarannya.
Menurut Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah rapat koordinasi ini adalah dimaksudkan sebagai rapat koordinasi awal tahun antara Pimpinan MPR dengan Pimpinan badan-badan dan lembaga untuk mencermati dan merespon perkembangan kebangsaan dan ketatanegaraan bangsa terkait dengan ekspektasi masyarakat luas terhadap eksistensi lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang oleh berbagai kalangan diharapkan dapat segera mengambil posisi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.
“Sebagai sebuah lembaga MPR RI memang memiliki kewenangan tertinggi pasca reformasi bergulir. Ekspektasi masyarakat dalam peran MPR sebagai pemilik kewenangan tertinggi inilah yang malam ini dibahas dalam rapat koordinasi untuk menempatkan MPR dalam posisi yang tepat dalam mencermati dinamika kemasyarakatan dan kebangsaan dan ketatanegaraan kita, temasuk diantaranya dinamika terakhir tentang perlunya negara ini kembali memiliki haluan negara,” terangnya.
Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengutarakan bahwa isu aktual yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah salah satunya yang utama adalah memaksimalkan fungsi dan peran badan dan lembaga pengkajian MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara intensif sesuai amanat Pasal 5 huruf c UU MD3 yakni badan pengkajian dan lembaga pengkajian akan focus pada tindak lanjut arus besar aspirasi masyarakat terkait soal amandemen UUD yang terbatas pada eksistensi lembaga MPR dan perlunya dihidupkan kembali sistem kebijakan pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang.
“Kenapa hal itu sangat perlu, supaya negara kita tidak setiap ganti Presiden ganti pula sistemnya sehingga, misalnya sekarang kebijakan pembangunan Presiden adalah tol laut, nanti ganti Presiden kebijakan pembangunan berubah akan membuat tol udara ini hanya contoh saja. Jadi sistem dan kebijakan pembangunan Presiden tidak ada kontinuitas, tidak nyambung. Nah ini akan kita rubah,” jelasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut menghasilkan beberapa poin penting diantaranya pentingnya sosialisasi empat pilar MPR RI ( Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ) diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya, serta munculnya ide dan gagasan untuk membentuk semacam sekolah atau lembaga pendidikan konstitusi dan museum konstitusi di lingkungan MPR RI.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta berkesempatan dalam forum rapat mengumumkan kabar tentang penetapan Maruf Cahyono yang saat ini menjabat Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI menjabat Sekretaris Jenderal MPR RI baru menggantikan posisi pejabat Sekretaris Jenderal MPR RI lama Eddie Siregar.
“Saya mengucapkan selamat kepada Sekretaris Jenderal MPR RI yang baru. Saya kemarin menerima copy surat yang menginformasikan kepada saya bahwa Sekjen MPR RI baru adalah saudara Maruf Cahyono. Tinggal menunggu pelantikan dalam waktu dekat. Saya berharapkinerja beliau bagus. Apa- apa yang baik di periode lalu teruskan yang kurang kita perbaiki,” ujarnya./der
Sumber:
Minggu, 31 Januari 2016
http://mpr.go.id/posts/rakor-pimpinan-mpr-ri-dan-pimpinan-badan-dan-lembaga-di-mpr-ri
No comments:
Post a Comment