Besok, Kuliah ke-5 Sekolah Konsitusi F-PKS MPR RI

Sekolah Konstitusi ke-5 F-PKS MPR RI

JAKARTA - Besok Rabu (1/2), Fraksi PKS MPR RI kembali mengadakan Sekolah Konstitusi. Kali ini merupakan kuliah kelima dengan menghadirkan 4 pembicara sekaligus. Tema yang dibicarakan pun sangat menarik yaitu "Ancaman Kebhinnekaan: Penistaan Agama Ditinjau dari Perspektif Konstitusi."

Adapun para pembicara yang akan hadir di Sekolah Konstitusi besok antara lain Panglima TNI, Kapolri, Dr Hamdan Zoelva (mantan hakim MK) dan Prof Dr Mudzakkir (pakar hukum pidana). Mereka akan berbicara dihadapan 100 orang peserta tetap yang terdiri dari anggota DPR RI, anggota DPD RI, Anggota DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten, Tenaga Ahli Anggota, Tenaga Ahli Fraksi, serta Utusan Bidang dan Badan DPP PKS.

HNW: Kriminalisasi Ulama Bisa Menimbulkan Kemarahan Umat

Hidayat Nur Wahid: Jangan kriminalisasi ulama

JAKARTA --Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan, kriminalisasi terhadap ulama, khususnya Habib Rizieq yang kembali difitnah atas video porno palsu di Youtube. Sebab, hal itu akan menistakan status ulama dan membuat publik makin permisif dan tak peduli dengan ulama dan agama.

"Intinya saya sangat menolak kriminalisasi Ulama, apalagi yang dijadikan rujukan publik, apalagi dengan isu pornografi. Itu pintu besar untuk bangkitnya atheisme dan komunisme," kata Hidayat, saat dihubungi, Senin (30/1).

Pendapat FPKS MPR RI tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
REFORMULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MODEL GBHN

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan MPR RI yang kami hormati,
Pimpinan Fraksi-Fraksi di MPR RI yang kami hormati,
Pimpinan Kelompok DPD RI yang kami hormati,
Pimpinan Badan-Badan di MPR RI yang kami hormati,
Hadirin dan hadirat yang di rahmati Allah SWT,

Sesuai dengan surat pimpinan MPR RI Nomor B-42/HM.04.03/B-II/SetjenMPR/01/2017 tertanggal 20 Januari 2017 tentang Undangan Rapat Gabungan dengan salah satu agendanya yaitu: Pendapat Fraksi-Fraksi dan Kelompok DPD RI terkait Hasil Kajian Badan Pengkajian MPR RI tentang Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Model GBHN maka perkenankan kami Fraksi PKS MPR RI menyampaikan Pendapat Fraksi PKS MPR RI sebagai berikut:

HNW: Penguatan Pengamalan Pancasila Hindarkan Pertikaian

HNW: Perlu Penguatan Pancasila dan BTI

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyampaikan penguatan pengamalan Pancasila dan bhineka tunggal ika merupakan kunci untuk menghindari adanya pertikaian dan konflik yang akhir-akhir ini sering kali terjadi.

Menurut Hidayat, hal ini merupakan salah satu masalah yang menjadi fokus pembahasan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan jajaran pimpinan MPR dalam rapat konsultasi di Istana Merdeka.

Di Paripurna DPR, Politikus PKS Interupsi soal Kasus Nurul Fahmi

Almuzzammil Yusuf (Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf mengungkapkan keprihatinannya atas penangkapan Nurul Fahmi, yang membawa bendera Merah Putih bertuliskan huruf Arab. Ia menyampaikan hal tersebut saat interupsi dalam rapat paripurna DPR.

"Nurul Fahmi yang tanpa pelapor akan diusut, kenapa pelaku lain tidak diusut? Menurut undang-undang, yang tidak boleh menodai bendera Indonesia, ada the quality before the law telah kita langgar," kata Almuzzammil di Ruang Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Pejabat MUI ke Israel, PKS: Mereka Tak Memahami Konstitusi Indonesia

Sukamta: Mereka tak memahami konstitusi Indonesia

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera mengkritik kunjungan Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh menemui Presiden Israel Reuven Rivlin di Tel Aviv. Sekretaris Fraksi PKS di DPR Sukamta menyebut rombongan Istibsyaroh itu tidak memahami kondisi kebatinan masyarakat Indonesia.

Menurut Sukamta, tindakan tersebut mencederai dan melukai perasaan serta konstitusi bangsa Indonesia. "Seharusnya mereka yang hadir itu memahami konstitusi Indonesia dan juga sikap MUI serta kondisi kebatinan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memang menolak Israel. Tindakan ini jelas mencederai perasaan dan konstitusi bangsa Indonesia," kata Sukamta kepada wartawan, Jumat (20/1/2017).

Pimpinan MPR RI Buka ISLC VI Di Universitas Indonesia

HNW membuka ISLC VI

DEPOK - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Sabtu (21/1/2017) membuka secara resmi Indonesia Student Leadership Camp VI – Nusantara Student Leadership Camp Depok - Kuala Lumpur 21 - 25 Januari 2017, di aula Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Jawa Barat.

Even internasional yang mengusung tema ‘Becoming Excellent Future Leaders’ tersebut dihadiri sekitar 100-an peserta yang terdiri darik para Ketua OSIS SMA/Sederajat dibebagai provinsi di Indonesia.

Wakil Ketua MPR Bertemu Pimpinan DDII

HNW menerima pengurus DDII

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII), Dr. Mohammad Noer. Pertemuan keduanya berlangsung di Ruang Wakil Ketua MPR, Kamis (19/1).

Kepada Wakil Ketua MPR, Mohammad Noer mengabarkan perihal usia  DDII yang memasuki 50 tahun pada 2017. Rencananya, DDII akan menyelenggarakan tasyakuran setengah abad DDII pada 26 Februari nanti.

Berbagai kegiatan, kata Mohammad Noer akan diselenggarakan dalam rangka setengah abad DDII. Salah satunya adalah pembuatan buku seputar perjalanan sejarah DDII beserta pimpinan dan pendiri Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.

Bahas Persiapan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019, PKS Gelar Pleno

Pleno Fraksi PKS bahas Pilkada Serentak dan Pemilu 2019

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera menggelar rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI, DPRD seluruh provinsi, hingga komponen pendukung fraksi.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, rapat pleno ini bertujuan untuk menyatukan kekuatan demi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2017 serta Pemilihan Umum dan Legislatif pada 2019.

"PKS ingin menang besar, maka kekuatan fraksi sebagai ujung tombak partai harus ditingkatkan performanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Jazuli, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

[Artikel] Islam, Kebhinnekaan, dan NKRI

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman (berpeci)

Mohamad Sohibul Iman, Ph.D
Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Ketika umat Islam berjuang membela martabat agamanya karena merasa dinodai oleh ucapan Seorang pejabat publik, tiba-tiba ada sebagian kelompok yang justru menstigmanya sebagai sikap anti-kebhinekaan dan anti-NKRI. Ada anggapan bahwa menghormati kebhinekaan semata-mata diartikan sebagai sikap merayakan perbedaan namun kurang mengindahkan hak-hak setiap warga dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama dan keyakinannya sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua MPR: Hubungan Islam Dan Negara Terjalin Sejak Dulu

HNW: Indonesia bukan negara sekuler

JAKARTA - Kepada dua wartawan Financial Times yang menemui dirinya, 13 Januari 2017, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Indonesia bukan negara sekuler. Sebab negara ini berdasarkan Pancasila dimana Sila I menyebut Ketuhanan yang Maha Esa. Dari sinilah maka di Indonesia ada Kementerian Agama dan banyak regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama.

Relasi antara agama Islam dan negara menurut Hidayat Nur Wahid sudah menjadi catatan sejarah bangsa ini. Ia menyebut banyak tokoh pergerakan yang berasal dari sosok dan organisasi Islam. Disebut Haji Umar Said Cokrominoto merupakan sosok penggiat Sarekat Islam. Di mana ia mempunyai banyak murid seperti Soekarno. Dalam organisasi pergerakan, ada organisasi yang bernama Jamiat Kheir. Organisasi itu disebut lahir lebih dulu daripada Budi Utomo. Jamiat Kheir disebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam segi pendidikan dan ekonomi.

Wakil Ketua MPR: Pemerintah Taiwan Harus Menjamin Keselamatan Tenaga Kerja Indonesia

HNW dan Ketua Teto

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan Ketua Taipei Economic and Trade Office (Teto) Indonesia Mr. John Chen. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR, pada Selasa (10/1). Keduanya tampak sangat bersahabat, dan saling memuji, diantara satu dengan yang lain.

Pada kesempatan itu, Hidayat antara lain meminta perhatian pemerintah Taiwan terkait nasib pekerja Indonesia di negara tersebut. Khususnya keselamatan para pelaut Indonesia yang bekerja di Taiwan. Karena keselamatan mereka bisa menjadi isu yang sangat sensitif di Indonesia.

Wakil Ketua MPR: Islam Tidak Pernah Memaksakan Kehendak

HNW: Islam tidak memaksakan kehendak

TANGERANG - Di hadapan ratusan jamaah Masjid Annashr Sektor 5 Bintaro, Tangerang, Banten, 8 Januari 2017, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan Islam tak pernah memaksakan kehendak.

Bukti dari Islam tak memaksakan kehendak diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid seperti proses masuknya Islam ke nusantara. Pada masa itu di nusantara ada kerajaan-kerajaan non-Muslim yang sangat kuat dan besar serta mapan dalam ekonomi dan militer namun Islam bisa masuk dan berkembang di nusantara dengan damai. "Islam masuk nusantara tanpa peperangan, tak ada darah tertumpah setetes pun," ujarnya.

HNW Minta Pemerintah Tak Semena-mena Blokir Situs Islam

HNW: Jangan semena-mena blokir situs Islam

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengatakan, dalam penyebaran informasi ke publik, semua pihak harus menaati hukum. Karena itu, masyarakat tidak boleh menyebarkan berita hoax.

“Jangan sampai kemudian kita di era reformasi boleh menyebarkan apa saja, dan ternyata itu hoax, berita bohong. Saya kira itu tidak dibenarkan oleh hukum apapun, oleh rezim siapapun,” kata Hidayat ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Januari 2016.