Pimpinan MPR Hidayat Nur Wahid Hadiri Milad Ke-115 Jamiat Kheir

HNW bersama pengurus Jamiat Kheir

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Minggu (27/11/2016) menghadiri undangan Milad atau hari jadi Jamiat Kheir ke-115 di Gedung Yasmin Darul Altam Jakarta.

Dalam sambutannya, Hidayat mengungkapkan bahwa jika berbicara soal Jamiat Kheir maka bicara soal sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan bangsa.  Bung Karno, lanjut Hidayat pernah berujar Jas Merah Jangan Lupakan Sejarah.  Banyak sekali elemen rakyat yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia ternasuk Jamiat Kheir.

Hidayat Nur Wahid, Soal Demo Bela Agama 212: Fokus Jangan Mau Dipanas-panasi

HNW: Terkait demo 212, Jangan mau dipanas-panasi

SALATIGA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengaku sangat miris dengan meluas dan tajamnya kabar bahwa aksi demo bela agama 212 yang direncanakan pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang akan mengusung agenda lain selain tuntutan keadilan hukum atas tersangka kasus penista agama.

"Saya ingatkan bahwa sesuai janji Ketua Panitia demo Habib Rizieq bahwa aksi demo nanti adalah aksi super damai, tidak anarkis harus sesuai aturan. Saya harap dan ingatkan tidak ada yang manas-manasi seperti akan membawa bambu runcing atau agenda lain selain menuntut keadilan kasus penista agama.  Peserta aksi jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi dengan hal-hal negatif seperti itu," tegasnya, usai menjadi narasumber acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat kota Salatiga, di Gedung Pertemuan Daerah Kota Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (24/11/2016).

Hidayat Nur Wahid: Pemahaman Pancasila Ajang Koreksi Diri

HNW saat sosialisasi 4 pilar di Salatiga

SALATIGA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menghadiri dan memberikan keynote speech dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Hati, di Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/11/2016).  Acara yang dihadiri tokoh masyarakat, alim ulama dan masyarakat sekitar ini membawa tema soal urgensi pemahaman Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa kegiatan sosialisai yang dilakukan MPR adalah amanah UU yang harus dilakukan. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat Indonesia semakin cinta kepada negaranya, tumbuh karakter kebangsaan yang kuat, memahami kebhinnekaan dan kedalatan bangsa.

Pernyataan Sikap DPP PKS Soal Kekerasan terhadap Etnis Rohingya

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

No.01/K/PYT/DPP-PKS/1438

TENTANG KEKERASAN, PEMBUNUHAN MASSAL, PERAMPASAN DAN PENGUSIRAN

TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE STATE (ARAKAN), MYANMAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Masyarakat Internasional telah menyaksikan kembali terjadinya tragedi kemanusiaan di Myanmar, sepanjang bulan Oktober-November 2016. Pemerintah dan Militer Myanmar serta kelompok etnis Myanmar lainnya melakukan dan membiarkan terjadinya kekerasan, pembunuhan massal, perampasan dan pengusiran terhadap etnis Rohingya di Rakhine State (Arakan), Myanmar.

Hidayat Nur Wahid: Tak Ada Penista Agama Lolos Jerat Hukum

HNW: Tak ada penista agama lolos jerat hukum

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan dalam sejarah kasus penistaan agama di Indonesia, hampir tak ada satu pun pihak yang dapat bebas dari hukuman pidana.

"Publik tahu, di Indonesia hampir tidak ada yang terkena kasus pasal penghinaan agama kemudian mereka dalam tanda kutip tidak terjerat hukum. Bahkan sekarang ramai sekali video Pak Permadi, dia mengatakan dia dulu dituduh menistakan agama Islam kemudian dikenakan tahanan dan sebagainya,'" ujar Hidayat di Sabang, Aceh, Minggu (20/11), seperti dilansir Detikcom.

Almuzzammil: Tak Mudah Merealisasikan Konstitusi

Almuzzammil: Tidak mudah realisasikan pasal konstitusi

JAKARTA - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi tertinggi di Indonesia  harus selalu hidup dan  bekerja. UUD NRI Tahun 1945,  tidak boleh  hanya menjadi sebuah dokumen kenegaraan, apalagi hanya sebagai dokumen kearifan. Karena dalam pembukaan terdapat diktum yang sangat penting mengenai  bentuk, cita-cita dan arah negara.

Agar UUD NRI 1945, tetap hidup dan bekerja, maka konstitusi itu harus selalu  terelaborasi ke dalam UU yang ada di bawahnya.   Konstitusi harus menjadi rujukan,  sumber utama dalam penyusunan UU, atau peraturan di bawahnya. Jangan sampai hanya disebut semata, tapi tidak ada realisasinya.

Pesan Hidayat Untuk Para Tentara

Pesan HNW ke TNI

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengajak seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) senantiasa bersyukur atas nikmat yang dianuegerahkan oleh Allah. Sebab,  Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada hamba yang pandai bersyukur. Dan, jangan sekali-kali kufur nikmat, karena siksa Allah teramat pedih.

Ajakan itu disampaikan Wakil Ketua MPR saat menjadi pembicara para acara siraman rohani bulanan dikalangan anggotaTNI. Acara tersebut berlangsung di Masjid Soedirman, komplek Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (23/11) pagi.

Selain ajakan bersyukur, Hidayat juga meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk meningkatkan iman dan taqwa. Dengan iman yang  kuat, seseorang  akan merasa lebih aman, sehingga dia bisa berkontribusi dalam keamanan orang lain.

Sedangkan taqwa dalam  terminologi agama adalah sikap antisipatif, dan  hati-hati. Karena itu kita senantiasa dianjurkan meningkatkan taqwa, agar terhindar dari marabahaya.

Hidayat: KPK Harus Lebih Serius Terhadap Korupsi Yang Lebih Besar

HNW di Mabes TNI Cilangkap

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap skandal korupsi yang melibatkan oknum  Ditjen Pajak Kemenkeu. Tetapi Hidayat juga mendesak agar KPK mengungkap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dalam jumlah yang lebih besar. Salah satunya adalah kasus BLBI yang menguras keuangan negara hingga Rp 140 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat di Mabes TNI  Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (23/11), menjawab pertanyaan wartawan terkait tertangkapnya oknum Ditjen Pajak Kemenkeu oleh KPK.

Hidayat Nur Wahid Apresiasi Gerakan Pemuda Peduli Kepemimpinan Nasional

HNW menerima delegasi AYLI

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menerima kunjungan silaturahmi delegasi Al-Azhar Youth Leader Institute (AYLI), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (22/11/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum AYLI Muhammad Akbar Satrio mengatakan bahwa selain bersilaturahmi dengan Hidayat Nur Wahid yang merupakan salah seorang tokoh nasional Islam di Indonesia, Akbar mengungkapkan tentang beberapa program yang sedang akan dilaksanakan AYLI ke depan.

Hidayat: Intinya Adalah Penegakan Hukum

HNW sosialisasi 4 pilar bersama KAMMI

BANDA ACEH - Dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus menggelinding, dan menjadi bahan perbincangan diberbagai daerah. Pemandangan seperti itu setidaknya tampak, pada pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yang berlangsung di Banda Aceh, Minggu (20/11) malam.

Sosialisasi yang dilaksanakan atas  kerjasama MPR RI dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh itu menghadirkan dua orang narasumber. Masing-masing Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid dan Anggota FPKS MPR, Nasir Djamil.

Hidayat Nur Wahid: Putra Aceh Terlibat Aktif Dalam Kelahiran NKRI

HNW sosialisasi 4 pilar di Sabang, NAD

SABANG - Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dari dulu hingga kini merupakan buah kontribusi dan pengorbanan  dari berbagai kelompok masyarakat. Tak terkecuali masyarakat di Provinsi Aceh. Dulu, ketika Indonesia membahas soal dasar dan Ideologi negara misalnya, ada tokoh dan ulama Aceh yang berkontribusi dalam pembahasan tersebut, dia adalah Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Teuku Muhammad Hasan adalah ulama Aceh yang menjadi perwakilan Indonesia barat, yang ikut terlibat dalam menggodok dasar dan Ideologi Pancasila. Muhammad Hasan merupakan salah satu tokoh yang menyetujui dihapusnya tujuh kata dalam piagam Jakarta, sehingga menjadi Pancasila, seperti yang dikenal saat ini. Penghapusan  itu dilakukan untuk merespon masyarakat Indonesia Timur, yang rata-rata non muslim.

HNW: Indonesia Dan Turki Sudah Bersahabat Sejak Lama

HNW: Indonesia sahabat lama Turki

JAKARTA - Antara Turki dan Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Kedua negara sudah saling berhubungan semenjak keduanya masih berbentuk kerajaan. Bahkan Turki di bawah Kekhalifahan Usmani turut berkontribusi terhadap berdirinya kerajaan Islam di Demak. Karena saat itu Turki Usmani merupakan salah satu yang memberikan pengakuan berdirinya kerajaan  Islam Demak.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, pada Jumat (18/11)  saat menjadi pembicara kunci pada International Seminar, Indonesia and Turkey: Science, Secularism, and Contemporary Politics. Acara tersebut berlangsung di Gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta Selatan.

Wakil Ketua MPR: Ini Negara Demokrasi, Siapapun Boleh Menyelenggarakan Demonstrasi

HNW: Ini Negara demokrasi, Siapapun boleh demonstrasi

BEKASI - Menjawab pertanyaan puluhan wartawan soal rencana aksi pada 19 November dan 25 November yang dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda, Wakil Ketua MPR mengatakan, "tidak masalah," ujarnya di Kota Bekasi, Jawa Barat, 13 November 2016.

Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi, siapapun boleh menyelenggarakan demonstrasi. Meski demikian ditegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan tak boleh anarkhis dan melanggar hukum.

Menurut Hidayat Nur Wahid, demonstrasi besar-besaran yang kemarin terjadi bukan main-main. "mereka ingin menegakkan hukum," tegasnya. "menistakan Al Quran merupakan suatu hal yang serius," tambahnya.

Wakil Ketua MPR: Kita Tagih Janji Presiden Yang Hendak Menegakkan Hukum

Hidayat Nur Wahid: Kita tunggu janji Presiden Jokowi

BEKASI - Saat diwawancarai puluhan wartawan tentang dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dengan tegas mengatakan, kita menagih janji Presiden Joko Widodo. Dikatakan, Joko Widodo pernah menegaskan dirinya tidak melakukan intervensi pada kasus hukum itu dan berjanji tidak akan melindungi Ahok. "Hukum ditegakkan itu yang sekarang kita tunggu," ujarnya di Kota Bekasi, Jawa Barat, 13 November 2016.

Saat gelar perkara, Hidayat Nur Wahid menunggu janji Joko Widodo itu terealisasi. Hal demikian diharapkan sebab saat melakulan safari ke berbagai ulama, Joko Widodo mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan dan tidak melindungi Ahok.

Wakil Ketua MPR: Jangan Nistakan Al Quran

JAKARTA - Di tengah ribuan Komunitas One Day One Juz (ODOJ) yang berkumpul di Stadion Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat, 13 November 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya bersyukur bisa berkumpul di tengah ribuan anggota Komunitas One Day One Juz. Diungkapkan, di tengah berbagai masalah yang ada, ummat Islam tetap bisa berkreasi dalam meningkatkan perannya di Indonesia. "ummat Islam tak pernah kehilangan perannya di Indonesia," ujarnya.

Disebut, Komunitas One Day One Juz telah memberi kontribusi yang positif tidak hanya kepada bangsa dan negara namun juga pada dunia. "memberi kontribusi bagaimana mencintai Al Quran," ujarnya. Dikatakan, dengan mencintai Al Quran maka ummat bisa dekat dengan Al Quran.

Penggunaan nama komunitas yang memakai bahasa Inggris menurut Hidayat Nur Wahid sebagai bukti ummat Islam adalah ummat yang terbuka. "Islam mengajarkan keterbukaan dan mendorong kita untuk belajar dari manapun," paparnya. "kita disuruh membaca apa saja," tegasnya.

HNW: Tidak Benar Partai Islam Anti Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945

HNW (jas hitam) saat sosialisasi 4 pilar di Jakpus

JAKARTA - Di hadapan ratusan warga Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 12 November 2016, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR, mengatakan, MPR adalah lembaga negara yang diberi amanah untuk melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid, sosialisasi seperti ini kali pertama dilakukan oleh MPR ketika lembaga negara itu dipimpinnya. Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009. Dengan asal dari PKS, partai Islam, maka Hidayat Nur Wahid mengatakan, ini bukti bahwa partai Islam tak anti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR Dan Pemkab Aceh Tenggara Pentaskan Seni Beragam Etnik Di Kutacane

Nasir Djamil (pegang alat musik tradisional)

KUTACANE - Kutacane adalah ibukota Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kutacane dapat dijangkau dari Kota Medan, dengan jarak tempuh 7 sampai 8 jam menggunakan kenderaan roda empat. Tapi, kalau bertolak dari Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, menuju Kutacane butuh waktu hampir 24 jam, juga dengan kendaraan roda empat.

Kabupaten Aceh Tenggara terletak di sebuah lembah, diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Bertetangga dekat dengan Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Maka tak heran kalau penduduk  Kabupaten Aceh Tenggara ini banyak terdapat  etnis Batak. Mereka hidup berdampingan dengan etnik Alas (suku bangsa asli Aceh Tenggara), dan hidup rukun dengan  etnik-etnik lainnya.