Pluralisme Lahir Tidak Dalam Konteks Filsafat Indonesia

Dr Mudzakkir, Guru Besar Hukum Pidana UII

JAKARTA (1/2) – Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, menegaskan dirinya tidak setuju dengan istilah Kebhinnekaan. Oleh karena, jika hanya menggunakan istilah Bhinneka saja, maka akan terkait dengan istilah Pluralisme yang tidak lahir dari konteks filsafat Indonesia.

“Saya tidak setuju dengan Kebhinnekaan, saya menentang kata-kata pluralisme. Karena Pluralisme tidak dalam konteks filsafat Sosial Indonesia. Filsafat Negara Indonesia. Karena Pluralisme itu sama dengan Kebhinekaan titik. Pluralisme titik,” jelas Muzakir saat memberikan materi dalam Sekolah Konstitusi Fraksi PKS MPR RI di Gedung Nusantara V, Rabu (1/2).

PKS Ingatkan Proses Hukum Harus Berpedoman Pancasila

Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring

JAKARTA - Ketua Fraksi PKS di MPR Tifatul Sembiring mengingatkan seluruh tahapan hukum dalam mencari keadilan harus berpedoman terhadap Pancasila.

Tahapan hukum itu mulai penyelidikan, penyidikan, hingga putusan.

"Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam hukum serta hakim mengambil putusan, harus berpedoman kepada Pancasila khususnya masalah Ketuhanan," kata Tifatul.

Ramai Debat Kusir Soal Penistaan Agama, PKS Gelar Sekolah Konstitusi

Sekolah Konstitusi FPKS MPR RI

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI menggelar Sekolah Konstitusi dengan tema 'Ancaman Kebhinnekaan: Penistaan Agama Ditinjau dalam Perspektif Konstitusi' di Gedung Nusantara V, Ruang GBHN, Kompleks MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Selasa (1/2/2017).

"Acara sekolah konstitusi PKS kali ini mengambil tema mengenai ancaman kebhinekaan, masalah kita ambil tema masalah penistaan dalam konstitusi kita. ini sebetulnya bukan sesuatu yang dadakan ini perencanaannya sudah beberapa bulan sebelumnya," ujar Ketua FPKS MPR RI, Tifatul Sembiring.

MPR Kaji Penistaan Agama dari Perspektif Konstitusi

Pembicara dalam Sekolah Konstitusi FPKS MPR RI

JAKARTA – Fraksi PKS MPR RI menyelenggarakan Sekolah Konstitusi Kelima hari ini, Rabu, 1 Februari 2017, dengan tema “Ancaman Kebhinnekaan: Penistaan Agama Ditinjau dari Perspektif Konstitusi” di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menegaskan bahwa merawat persatuan dalam kebhinnekaan Indonesia, keberagaman suku, agama, ras, dan bahasa adat yang dipisahkan pulau, tentu memiliki tantangan tersendiri.

Sambutan Ketua Fraksi PKS MPR RI dalam Sekolah Konstitusi

Tifatul Sembiring (Ketua FPKS MPR RI)

"ANCAMAN KEBHINNEKAAN: PENISTAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI"

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Merawat persatuan dalam kebhinnekaan Indonesia ini tidaklah mudah. Keberagaman suku, agama, ras, bahasa, adat dll, bahkan dipisahkan oleh ribuan pulau memiliki tantangan sendiri.

Dalam preambule UUD '45: Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia.