Janji Politik PKS, RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman sampaikan janji politik PKS

PERNYATAAN PERS

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

RUU PERLINDUNGAN ULAMA, TOKOH AGAMA DAN SIMBOL AGAMA-AGAMA

(JANJI POLITIK PKS UNTUK PEMILU TAHUN 2019)

 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Dalam kesempatan yang istimewa ini, kami keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama para Habaib, Ulama, Kiyai, Ustadz-Ustadzah baru saja menyelenggarakan Maulid Nabi Besar Muhammad Salallahu ‘alaihi Wassalam di kantor pusat DPP PKS.

Luncurkan Janji Politik, PKS Komitmen Perjuangkan Urusan Agama

PKS akan perjuangakan RUU Perlindungan Kegiatan Agama

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) komitmen perjuangkan perlindungan terhadap agama dan kegiatan keagamaan.

Hal itu dituangkan dalam janji politik PKS yang ketiga, berupa usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama.

"Insya Allah, kita dari PKS akan melakukan konsolidasi seluruh tokoh-tokoh agama di Indonesia untuk menggolkan apa yang sudah digariskan oleh DPP PKS," ucap Iskan dalam gelaran Pernyataan Pers di kantor DPP PKS, Jakarta, Ahad (13/1/2019).

Pembangunan Monumen Bela Negara Terhenti, Politikus PKS Interupsi Di Paripurna DPR

Refrizal (Anggota DPR Dapil Sumbar II)

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal melakukan interupsi saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/1).

Aksi interupsi yang dilakukan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu guna mendorong pemerintah segera melanjutkan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat II itu menyebut, pembangunan monumen PDRI telah beberapa kali mangkrak pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

PKS: KPU Jangan Mendelegitimasi Diri Sendiri

HNW: KPU jangan mendelegitimasi sendiri

JAKARTA - PKS sepakat tidak boleh ada upaya mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun PKS mengingatkan KPU tidak sering melakukan tindakan yang berpotensi mendelegitimasi lembaga sendiri.

"Saya setuju KPU tidak boleh didelegitimasi. Karenanya, KPU jangan mendelegitimasi dirinya sendiri," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Menurut Hidayat, delegitimasi terhadap KPU justru datang dari KPU sendiri. Dia mencontohkan soal penggunaan kotak suara kardus dan pembatalan pemaparan visi-misi capres-cawapres yang direncanakan pada 9 Januari 2019.

Debat Perdana, Prabowo-Sandi Akan Singgung Kasus Novel Baswedan

Mardani AS: Debat Pilpres akan singgung masalah Novel

JAKARTA - Debat calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) sesi pertama akan digelar pada 17 Januari 2019.

Dalam debat tersebut, pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyinggung kasus kekerasan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang sampai kini belum terungkap.Tidak hanya itu, Prabowo-Sandi juga akan mempertanyakan mengenai maraknya kasus korupsi.

Adapun debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019 akan membahas tentang hak asasi manusia (HAM), terorisme dan korupsi.