PERNYATAAN SIKAP 

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

TENTANG

"AKSI SUPER DAMAI 212" 

(DZIKIR, DOA DAN SHALAT JUMAT DI KAWASAN MONUMEN NASIONAL JAKARTA

DAN SEKITARNYA) 

DISELENGGARAKAN OLEH 

GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA

                                                    MAJELIS ULAMA INDONESIA

HNW: Aksi 412 Langgar Aturan

HNW dalam Aksi Bela Islam 212

JAKARTA – Gelaran Aksi parade kebudayaan dengan tema ‘Kita Indonesia’ yang dilaksanakan di bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12) mengundang banyak cibiran publik. Aksi yang terkesan ‘tandingan’ dari Aksi Bela Islam 2 Desember atau dikenal dengan aksi 212 itu pun dianggap tak mencerminkan makna sebagai orang Indonesia, bahkan mempemalukan budaya Indonesia.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai banyak aturan yang dilanggar panitia maupun peserta aksi yang ikut dalam acara tersebut. Aksi 412 dinilai melanggar karena memanfaatkan acara car free day (CFD) untuk aktivitas partai politik.

Perbedaan Aksi 212 dan 412 Menurut Hidayat Nur Wahid

HNW: Beda sekali 212 dengan 412

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, aksi super damai 212 menunjukan wajah Indonesia sesungguhnya. Sementara, aksi 412 sarat akan pelanggaran hukum dan pembagian uang kepada masa.

Menurut dia, aksi 2 Desember yang diikuti jutaan umat Islam itu berjalan dengan tertib, santun, sesuai dengan aturan hukum, serta dihadiri oleh TNI, Polri, presiden, ulama dan habaib. Kalau pun ada partai politik, mereka tidak mempergunakan bendera partai dan membaur bersama dengan umat.

HNW Sebut Aksi 4/12 Mereduksi Makna Indonesia

JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, parade kebudayaan yang digelar saat Car Free Day  (CFD) dan mengambil tema Indonesia Kita, sangat tidak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar panitia maupun peserta aksi yang ikut dalam acara tersebut.

"Itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan gubernur DKI, yang tidak membolehkan CFD untuk aktivitas partai politik. Apalagi, gubernur dengan tegas menyampaikan itu dilarang. Kalau disebut sebagai Indonesia Kita, menjadi pertanyaan besar, masa Indonesia Kita melanggar hukum," kata Hidayat, saat dihubungi, Ahad (4/12).

Wakil Ketua MPR: Sidang Istimewa Sulit Dilaksanakan

Waka MPR RI Hidayat Nur Wahid

JAKARTA - Adanya keinginan sebagian tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI untuk mendesak adanya Sidang Istimewa (SI) MPR RI mendapat tanggapan miring dari parlemen.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, SI MPR sudah tidak lagi dikenal dalam persidangan di parlemen. "Dari sisi formal, sejak reformasi, Sidang Istimewa itu sudah tidak lagi dikenal, sehingga sangat sulit untuk meminta MPR segera melakukan sidang tersebut," katanya saat ditemui INDOPOS di sela aksi Bela Islam III di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (2/12).