KPU Bocorkan Daftar Pertanyaan, PKS Khawatir Debat Pilpres Normatif

Mardani AS: Debat Pilpres dikhawatirkan normatif

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membocorkan daftar pertanyaan debat Pilpres 2019 kepada pasangan calon (paslon). Tujuan adanya debat capres dan cawapres secara langsung dan terbuka agar masyarakat bisa menilai kualitas masing-masing paslon.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera mengatakan, alasan KPU menjaga muruah paslon dengan memberikan daftar pertanyaan debat kurang tepat. Menurutnya, tugas KPU, yaitu menghadirkan debat pilpres yang berkualitas.

Soal Pemanggilan Kepala Daerah, Bawaslu Diingatkan Profesional

PKS: Bawaslu diminta profesional

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuntut sikap adil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja secara profesional dan tidak partisan selama Pemilu 2019.

Hal ini terkait pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor karena menunjukan gestur yang menguntungkan paslon bernomor urut dua. Anies diduga melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sebagai negara hukum, Hidayat meminta Bawaslu juga memanggil seluruh kepala daerah yang dianggap menunjukan dukungannya kepada paslon nomor satu.

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

PKS Bantah Utang Digunakan Produktif Untuk Infrastruktur

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam membantah pernyataan Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi yang mengatakan utang dimiliki Pemerintah termasuk kategori produktif karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

“Pernyataan tersebut merupakan upaya penyesatan logika masyarakat, karena utang Pemerintah akan tercatat secara terpusat sebagai pembiayaan Pemerintah, yang nantinya akan dipakai untuk semua pos belanja” demikian disampaikan Ecky kepada wartawan Minggu (6/1/2019) di Jakarta.

HNW Interupsi Paripurna, Sampaikan Keresahan Jemaah Umrah Soal VFS-Tasheel

HNW interupsi terkait VFS-Tasheel

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Hidayat Nur Wahid Hidayat Nur Wahid sampaikan interupsi saat mengikuti Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2018-2019 di Gedung DPR/MRP, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Salah satu interupsi yang disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini adalah terkait penyelenggaran umrah di Indonesia.

Ia mengungkapkan kesulitan yang dialami jemaah umrah Indonesia sejak diberlakukannya rekam biometrik melalui Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel. Setidaknya ada tiga alasan yang dikemukakan Hidayat dalam interupsinya tersebut.

Hidayat Nur Wahid Mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia

Hidayat kunjungi ANRI

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid melakukan kunjungan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jl. Ampera Jakarta Selatan, Kamis (3/1). Politisi PKS, itu tiba pukul 14.00, mengenakan baju Koko kuning kecoklatan, dipadupadankan celana kain hitam, dan peci hitam. Kedatangan Hidayat di kantor ANRI disambut Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Dr. Mustari Irawan beserta jajarannya.

Kepada Hidayat, Dr. Mustari Irawan menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kunjungan Wakil Ketua MPR. Diharapkan kunjungan tersebut menjadi contoh bagi masyarakat agar gemar mengunjungi museum, termasuk ANRI. Karena tempat seperti ANRI menyimpan sejarah dan pengetahuan yang sangat banyak, menyangkut masa lalu.