Tuesday, October 10, 2017

Hidayat Nur Wahid: Demi Kemaslahatan, Penggunaan Pajak Harus Transparan

HNW menerima delegasi Paguyuban Fiskus Indonesia
JAKARTA - Paguyuban Fiskus Indonesia yang dipimpin oleh Harris bertemu dengan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di ruang kerja Lantai 9, Gd. Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, tanggal 10 Oktober 2017. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi masalah perpajakan dan lembaganya.

Dikatakan oleh Harris, saat ini diajukan rancangan undang-undang mengenai ketentuan umum perpajakan. Dalam rancangan itu disebut akan dibahas banyak hal tentang pajak, lembaga pajak, dan lain sebagainya. Menurut Harris, kebutuhan bangsa ini semakin besar untuk itu Fiskus ingin lembaga pajak menjadi lembaga yang kuat dan independen. “Kami ingin lembaga pajak berdiri sendiri,” ujarnya. Ini penting sebab kelak pajak akan menjadi sektor yang menjadi gantungan bangsa dan negara.

Pesta Gay Bertentangan dengan Nilai Agama dan Ideologi Bangsa

Al Mansur Hidayatullah, Ketua DPD PKS Jaksel
JAKARTA - Ketua DPD PKS Jaksel, Al Mansur Hidayatullah, menegaskan pesta seks maupun protitusi kaum gay dan sejenisnya sangat bertentangan dengan agama, ideologi jati diri Bangsa yakni Pancasila serta mencoreng nama Indonesia di dunia internasional. “Kultur dan Budaya Bangsa Indonesia sangat berbeda jauh dari budaya barat seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dan turunannya,” ujar Al Mansur.

Sudah berulang kali ibu kota ini, dijadikan lokasi untuk pesta seks kaum gay, seperti yang terjadi di ‘The Wild One’ kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara dan juga di T1 Sauna Harmoni Jakarta Pusat belum lama ini.

Jakarta Akan Cepat Tenggelam dengan Dicabutnya Moratorium Reklamasi

Memed Sosiawan
JAKARTA - Pada tanggal 5 Oktober 2017, Menko Maritim mengirim Surat kepada Gubernur DKI tentang penghentian Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dihentikan berdasarkan moratorium yang dikeluarkan sesuai keputusan Menteri LHK pada tanggal 10 Mei 2016. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan terbitnya Surat Moratorium Menteri LHK, antara lain: Terkait izin lingkungan. Di mana material melebihi kapasitas, tercantum dalam izin 20.900.000 meter kubik, sebenarnya dipakai 23.789.816 meter kubik. Lalu pengembang tidak dapat menjelaskan secara rinci sumber dan jumlah material pasir urug serta batu untuk reklamasi, dan ada perbedaan perusahaan penyedia pasir urug tercantum dalam dokumen lingkungan dan perusahaan penyedia di lapangan; Pengembang, juga tak dapat menjelaskan rinci sumber, jumlah material tanah urug (tanah merah) untuk reklamasi. Perusahaan juga tak menyampaikan pengamatan maupun pencatatan lapangan tentang tanah mereka dalam laporan pelaksanaan rencana rencana pemantauan lingkungan (RPL); Pelanggaran lain, perusahaan melaksanakan reklamasi Pulau C dan D, tak sesuai urutan seharusnya. Juga tak membuat kanal alur keluar yang memisahkan Pulau C dan D, dan ditemukan pendangkalan sekitar Pulau C dan D. Perusahaan juga membangun turap penahan gelombang di sisi utara dan sebagian timur, menggunakan batu gunung bukan tetrapod.

Friday, October 6, 2017

Kontribusi Tokoh Islam Dalam Menjaga Keutuhan NKRI

HNW: Tokoh Islam Berkontribusi Menjaga Keutuhan NKRI
DELI SERDANG - Dengan tema kebhinnekaan, keyakinan dan beragama, disertai dengan peristiwa sejarah menjadi salah satu  bahan sosialisasi yang disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI  di hadapan 1.600 peserta yang hadir pada acara “Apel Kebangsaan, Milad 52 Tahun KOKAM Pemuda Muhammadiyah dan Diksuspimwil”  Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut berlangsung di Alun-alun Deli Serdang, Jum’at (6/10). Ikut hadir pada acara tersebut anggota MPR RI Ansory Siregar (Fraksi PKS), Ahmad Hanafi Rais (Fraksi PAN), Tengku Erry Nuradi (Gubernur Sumatera Utara), Bakhtiar Ahmad Sibarani (Bupati Tapanuli Tengah), Zainuddin Mars  (Wakil Bupati Deli Serdang) dan Dahnil Anzar Simanjuntak, SE., ME.( Ketua Umum Pempinan Pusat Pemuda Muhammadiyah).

Tuesday, October 3, 2017

Al Muzzammil Yusuf Tutup Pelatihan Empat Pilar Di Serambi Mekkah

Al Muzzammil Yusuf (kiri batik merah)
BANDA ACEH - Anggota MPR dari Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf secara resmi menutup pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers) Empat Pilar MPR di lingkungan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Aceh di Hotel Hermes, Banda Aceh, Senin (2/10). Penutupan pelatihan yang diikuti 100 dosen sejak Jumat lalu (29/10) dihadiri Wakil Sesjen MPR Selfi Zaini.

Menurut Muzzammil, pelatihan Empat Pilar MPR kepada para dosen perguruan tinggi negeri dan swasta se-provinsi Aceh telah berjalan dengan lancar dan dinamis serta menunjukkan semangat dari peserta. Pelatihan untuk pelatih atau training of trainers Empat Pilar MPR ini merupakan salah satu metode sosialisasi Empat Pilar. Metode lainnya adalah Lomba Cerdas Cermat untuk SMA, Outbound untuk para mahasiswa, sosialisasi yang diikuti organisasi kemasyarakatan, dan juga dalam bentuk pagelaran budaya seperti wayang.