PKS Penuhi Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2019

PKS penuhi keterwakilan perempuan 30%

JAKARTA (29/01) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memenuhi syarat undang-undang pemilu.

Dalam padal 173 Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, mengatur mengenai syarat partai politik menjadi peserta pemilu. Salah satunya adalah adanya 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur pengurus partai.

Verifikasi Faktual PKS Memenuhi Syarat

Presiden PKS sampaikan hasil verpol

JAKARTA (29/1)- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyatakan bahwa verifikasi faktual Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memenuhi syarat.

"Ada tiga hal yang diperiksa. Yang pertama kepengurusan sudah kami verifikasi faktual. Baik ketua umum, sekjen dan bendahara umum kami cocokkan dengan SK hingga kamu memeriksa KTA dan KTPnya. Kami nyatakan memenuhi syarat," di gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2018).

PKS Tidak Pernah Setuju Miras Dijual Bebas di Minimarket

Fikri Faqih: PKS tidak setuju minol dijual bebas

JAKARTA - Anggota Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (minol) dari Fraksi PKS, Fikri Faqih menegaskan pihaknya tidak pernah menyetujui miras dijual bebas di warung atau di minimarket.

“Di Pansus RUU Minol, Fraksi PKS komitmen dan konsisten tidak pernah menyetujui miras dijual bebas di warung atau minimarket. Dalam draf pembahasan terakhir, bahkan semua fraksi menyetujui pembatasan distribusi miras,” jelas Fikri Faqih Ahad (21/1/2018).

F-PKS Perjuangkan Larangan LGBT di Panja RUU KUHP

F-PKS Perjuangkan Larangan LGBT di Panja RUU KUHP

JAKARTA - Pembahasan RUU KUHP tengah memasuki materi perzinahan dan pelecehan seksual dimana salah satu isu yang mengemuka adalah soal perlunya pelarangan perilaku/perbuatan LGBT. Salah satu Fraksi yang sejak awal konsisten menentang perilaku LGBT adalah Fraksi PKS.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini secara tegas memerintahkan anggotanya yang masuk dalam Panja RUU KUHP untuk memperjuangkan larangan terhadap perilaku LGBT tersebut.

PKS Minta Anggotanya Perjuangkan Larangan LGBT

Ketua FPKS DPR RI Jazuli Juwaini

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR secara tegas memerintahkan anggotanya yang masuk dalam panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk memperjuangkan larangan terhadap perilaku lesbian gay biseksual dan transgender (LGBT). Fraksi PKS tetap konsisten menolak perilaku LGBT.

"Sejak awal kami konsisten dengan sikap penolakan perilaku LGBT. Semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama agar bangsa ini terhindar dari perilaku yang merusak dan tidak beradab," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ahad (21/1/2018).

Fahmi: Pemerintahan Jokowi-JK Terlalu Fokus Pada Pembangunan Infrastruktur

Fahmi Alaydroes: Pemerintah terlalu fokus pada infrastruktur

JAKARTA - Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPP PKS, Fahmi Alaydroes mengkritisi kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang menurutnya terlalu fokus pada masalah pembangunan infrastruktur. Namun melupakan pembangunan sumber daya manusianya.

"Pemerintah kita ini terlalu fokus pada pembangunan  infrastruktur, tapi lupa SDM. Padahal  Pembangunan infrastruktur itu harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusianya juga. Jadi, jangan lupakan dan menomor duakan pembangunan manusia," terang Fahmi yang ditemui di Kantor DPP PKS, Jum'at (19/01).

Mempelajari Pancasila Dari Keteladanan Para Pemimpin Pendiri Bangsa

HNW bersama JSIT Sumut

MEDAN - Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung di Gelora Ballroom Hotel Madani, Medan Sumatera Utara, pada Jum’at (19/1/2018), dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia, Wilayah Sumatera Utara Tahun 2018. Wakil Ketua MPR Dr. HM, Hidayat Nur Wahid, MA. memberi pengantar sekaligus membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR itu.

Menurut Hidayat, Sosialisasi Empat Pilar MPR dengan JSIT adalah yang pertama sekali dilaksanakan pada tahun ini dan sekaligus rakor ini merupakan salah satu metode sosialisasi yang menarik. “Ini merupakan salah satu metode sosialisasi, yaitu sosialisasi sekaligus rakor. Itu artinya bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bisa bersama-sama dilakukan di semua kegiatan masyarakat. Jadi, ini satu kondisi yang penting untuk dikembangkan,” kata Hidayat.

HNW Dorong Santri Gontor Seperti Ulama Pendiri Bangsa

HNW bersama santri Gontor

JAKARTA - Di hadapan 43 santri Gontor yang menempuh pendidikan pada jenjang Universitas Darul Salam, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar para santri tidak minder dalam kehidupan keummatan dan Keindonesiaan. "Kita jangan minder," ujar HNW, di Ruang GBHN, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 17 Januari 2018.

Dalam kesempatan tersebut, HNW mencontohkan para ulama yang menjadi anggota BPUPK, panitia yang dibentuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Dikatakan ulama yang berasal dari ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Syarekat Islam, mampu berdebat setara dengan anggota BPUPK lainnya saat mempersiapkan dasar dan landasan negara. Menurut HNW, yang juga alumni Gontor, para ulama saat itu dihormati oleh berbagai pihak.

Majelis Syuro PKS Putuskan 9 Nama Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden

MSI didampingi Sekjen dan Bendum PKS

JAKARTA - Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai forum tertinggi di partai telah menyelesaikan Musyawarah Majelis Syuro VI PKS yang digelar selama dua hari, Sabtu-Ahad (13-14/1/2018).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menerangkan, Musyawarah Majelis Syuro VI PKS membahas tentang bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sohibul Iman menerangkan, PKS memajukan nama-nama kader hasil penjaringan internal guna ditawarkan kepada masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional pada 2019.

Siap Mundur Jika Tersangka, Ini Isi Pakta Integritas Cakada PKS

Cakada & Cawakada membacakan Ikrar Pemenangan
dan Pakta Integritas

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumpulkan seluruh calon kepala daerah PKS dalam ikrar kemenangan dan pakta integritas menghadapi Pilkada 2018.

Ratusan calon kepala daerah tersebut turut membacakan Ikrar Pemenangan dan Pakta Integritas yang langsung dibimbing oleh Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri.

Berikut isi Ikrar Pemenangan dan Pakta Integritas Calon Kepala Daerah dari PKS:

Habib Salim: Menangkan Allah Maka Allah akan Menangkan Kita

Habib Salim: Menangkan Allah Maka Allah akan
Menangkan Kita

JAKARTA - Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri mengajak seluruh kader PKS untuk selalu memenangkan Allah dalam setiap lini kehidupan. Hal ini perlu dilakukan agar Allah memenangkan PKS di pilkada 2018 ini.

"Menangkan Allah dalam niat kita, dalam ibadah kita, dalam seluruh lini kehidupan kita, maka Allah pasti memenangkan kita," kata Habib Salim, saat memberikan tausiyah kemenangan di acara Konsolidasi Calon Kepala Daerah PKS, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/12/2018).

Cakada PKS Harus Miliki Frekuensi Pemenangan yang Sama

Cakada PKS Harus Miliki Frekuensi Pemenangan yg Sama

JAKARTA - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menyebut konsolidasi calon kepala daerah se-Indonesia yang diusung dan didukung PKS guna menyamakan semangat kemenangan.

Ia menerangkan pada Pilkada 2018, kader PKS yang maju sebagai calon kepala daerah adalah 20 persen. Sementara 80 persen sisanya mendukung dan mengusung nonkader.

"Sehingga mereka perlu mendapatkan pemahaman dasar, perjuangan dan visi misi dari PKS. Kita berharap frekuensi suhu perjuangan sama antara para calon," ujar Sohibul dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/1/2017).

PKS Ingin Membangun Koalisi Dream Team

MSI: PKS Ingin Membangun Koalisi Dream Team

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memberikan arahan di depan ratusan calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota serta calon bupati dan wakil bupati yang diusung PKS di Pilkada 2018.

Sohibul Iman menegaskan Pilkada 2018 PKS berjalan dengan berbagai partai untuk mengusung pasangan calon. Ia ingin koalisi yang dibangun tersebut menjadi koalisi The Dream Team.

Artinya, papar Sohibul, setiap elemen di koalisi termasuk calon kepala daerah harus mengoptimalkan setiap sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya dari tiap elemen di koalisi tidak akan berjalan baik jika tidak melalui kerjasama.

Aher Merujuk Platform PKS dalam Membangun Jabar

Aher Merujuk Platform PKS dalam Membangun Jabar

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku menggunakan Platform PKS sebagai rujukan dalam membangun Jawa Barat selama 9 tahun terakhir. Menurut pria yang akrab disapa Aher ini, Platform PKS adalah platform partai politik yang paling lengkap yang bisa digunakan pemimpin daerah membangun daerahnya masing-masing.

Aher sendiri selama 9 tahun menjadi Gubernur Jawa Barat sudah mendapatkan 250 penghargaan tingal nasional maupun internasional. Artinya, rata-rata Aher dan Jawa Barat mendapatkan penghargaan 13 hari sekali dalam berbagai aspek.

HNW: Platform PKS Diambil dari Nilai-nilai Indonesia

HNW: Cakada harus terapkan platform PKS

JAKARTA - Calon kepala daerah yang diusung dan didukung PKS harus mengimplementasikan Platform PKS. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Platform PKS didasari dari nilai-nilai Indonesia.

"Segala yang ada di Indonesia adalah PKS, segala hal yang terkait dengan Pancasila, UUD Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang kita kenal sebagai empat pilar adalah PKS," ujar Hidayat dalam diskusi Platform PKS di tengah Konsolidasi Pasangan Calon Kepala Daerah PKS di Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2018).