Thursday, March 30, 2017

Hidayat: Tidak Perlu Adanya Pemisahan Antara Politik dan Agama

Hidayat Nur Wahid
JAKARTA - Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginginkan tidak mencampuradukkan antara politik dan agama. Dalam tanggapannya tersebut, ada lima hal yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid.

Pertama, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Barus, Sumatra Utara, untuk meresmikan Barus sebagai titik nol penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena dengan itu, presiden Joko Widodo mengoreksi buku-buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13.

Thursday, March 23, 2017

Wakil Ketua MPR: Kita Temukan Politisi Yang Negarawan Lewat Talents Mapping

Hidayat dalam acara bedah buku Talents Mapping
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memuji acara yang digelar oleh Perpustakaan MPR. Acara yang bertajuk ‘Wakil Rakyat Bicara Buku’ itu menurutnya tradisi yang perlu terus dilanjutkan. “Kegiatan ini harus ditingkatkan jangan seminggu sekali namun harus setiap hari,” ujarnya saat menjadi pembicara utama dalam acara itu, 23 Maret 2017, di Perpustakaan MPR, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta. “Setiap saat wakil rakyat harus membaca buku serta perlu mendapat informasi dan data,” “dengan banyaknya informasi maka wakil rakyat bisa mengkoreksi hal-hal yang tidak benar,”tambahnya.

Wednesday, March 22, 2017

Wakil Ketua MPR Bertemu Pimpinan DDII

HNW bertemu dengan Pengurus DDII
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menerima Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di ruang kerja, Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (21/3/2017). Delegasi DDII dipimpin Wakil Ketua Umum Dr. Mohammad Noer.

Kedatangan DDII selain bersilaturahmi, seperti diungkapkan Mohammad Noer, adalah untuk menyerahkan buku tentang perjalanan DDII yang telah memasuki usia 50 tahun. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberi kata pengantar dalam buku tersebut.

Monday, March 20, 2017

Dilantik Jadi Anggota MPR, Mardani Mohon Doa Agar Amanah

Mardani (kiri) dilantik sebagai anggota MPR RI
JAKARTA - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan melantik pengambilan sumpah serta janji terhadap 3 (tiga) Anggota MPR RI di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).

Salah satu yang dilantik menjadi Anggota MPR RI adalah Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS. Ditemui di akhir acara pelantikan, Mardani menilai amanah tersebut memiliki pertanggung jawaban yang berat.

"Oleh karena itu, saya mohon doa, dukungan, dan pengingatan dari semua karena ini akan menjadi tanggung jawab hingga akhir periode nanti. Semoga bisa amanah dan kontributif membawa nama partai dakwah, Partai Keadilan Sejahtera," jelas Mardani yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VII.

Friday, March 17, 2017

Wakil Ketua MPR: K.H. Hasyim Muzadi Berpesan Agar Umat Islam Tak Mau Diadudomba

HNW: Kyai Hasim tidak mendikotomi Islam dan kebangsaan
YOGYAKARTA - Saat melakukan kunjungan kerja di Jogjakarta, 17 Maret 2017, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di-door stop mengenai sosok mantan Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi. Mendapat pertanyaan yang demikian, Hidayat Nur Wahid menuturkan dirinya sering bertemu dengan Hasyim Muzadi baik saat di Istana Negara, Pondok Pesantren Gontor maupun di tempat yang mulia lainnya.

Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Islam yang dikembangkan oleh Hasyim Muzadi. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, itu menurut Hidayat Nur Wahid mampu mengembangkan Islam tanpa sekat. Tanpa sekat dengan politik, kebangsaan, dan kelompok lainnya. "Meski demikian, beliau tetap membela umat Islam," ujarnya. "Saya kagum pada Beliau tidak mendikotomi antara Islam dan kebangsaan," tambahnya.

Wednesday, March 15, 2017

Tifatul: Pancasila harus Masuk Kurikulum Sekolah

Tifatul: Pancasila harus masuk kurikulum sekolah
JAKARTA – Saat ini peran Pancasila sangat penting bagi persatuan bangsa yang mulai memudar. Degradasi moral, munculnya paham radikalisme, ataupun mencuatnya ujaran kebencian antar masyarakat di media sosial dinilai rentan menjadi pemicu konfik horizontal dan terancam keutuhan NKRI.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI Tifatul Sembiring menyatakan, sangat mendukung sosialisasi Empat Pilar dan Nilai Penghayatan Ideologi negara ini masuk ke dalam kurikulum sekolah.

Sigit: Cita-cita PKS Senafas dengan Semangat 4 Pilar

Sigit: Cita-cita PKS senafas dengan semangat 4 pilar
SURABAYA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Sigit Sosiantomo mengatakan partainya mendukung penuh Empat Pilar. Menurutnya, Empat Pilar yang diputuskan MPR RI tersebut senafas dengan perjuangan dan cita-cita PKS.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Sosialisasi Empat Pilar di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Empat Pilar tersebut yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mahfudz Abdurrahman Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Mahfudz Abdurrahman sampaikan sosialisasi 4 pilar MPR
BEKASI - Anggota DPR RI Mahfudz Abdurrahman menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kota Bekasi.  Sosialisasi kebangsaan ini adalah bagian penting yang kerap dilakukan oleh setiap anggota MPR/DPR RI tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Anggota Komisi V DPR itu memang bukan kali melakukan sosialisasi tersebut. Mahfudz yang juga Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) didaerah pemilihannya Bekasi-Depok memiliki perhatian lebih kepada masyarakat dalam permodalan usaha.

Tifatul: Disintegrasi Bangsa, Ancaman Terbesar Keamanan NKRI

Ketua FPKS MPR RI Tifatul Sembiring
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menilai Ancaman Keamanan Nasional (National Security Threat) yang dialami NKRI adalah disintegrasi dan separatisme bangsa. Hal itu diungkapkan Tifatul dalam diskusi “Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi 4 Pilar” di Ruang Press Room DPR RI, Senin (13/3).

“Ancaman terbesar dari keamanan nasional kita bukan serangan dari luar, tapi disintegrasi bangsa. Pecahnya NKRI. Kita memiliki 17.500 pulau di Indonesia, 1.340 suku bangsa, kita saja kalau terbang dari Sabang ke Merauke sama seperti kita terbang dari Jakarta ke Jeddah, 9 jam. betapa jauhnya jarak fisik kita sebagai bangsa,” jelas Tifatul.

Diskusi Empat Pilar MPR RI: Sosialisasi Empat Pilar MPR Upaya Bersama Rekatkan Bangsa

Tifatul dalam Diskusi 4 Pilar MPR RI
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKB MPR RI Abdul Kadir Karding dan Pakar Komunikasi dan Pengamat Politik Effendi Ghazali, Senin (13/3/2017) menjadi narasumber utama diskusi rutin  Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Diskusi yang digelar di ruang utama Press Room Parlemen, Lobi Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta ini dihadiri ratusan awak media massa nasional baik cetak, elektronik dan online dengan membahas tema sentral ‘Efektifitas Sosialisasi Empat Pilar’.

Hidayat: Tokoh PUI Ikut Berjuang Mendirikan NKRI

HNW bersama tokoh PUI
JAKARTA - Sejarah mencatat, banyak tokoh dari organisasi Islam yang turut membidani lahirnya bangsa Indonesia. Ada yang dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama hingga Persatuan Umat Islam (PUI). Malah, tiga  orang Pendiri PUI tercatat sebagai  anggota Badan Penyelidik  Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ketiga pendiri PUI, itu adalah,  Ahmad Sanusi,  Abdul Halim dan Mr. Rd Syamsuddin.

Karena itu tidak ada alasan untuk mencurigai,  apalagi menuduh umat Islam Indonesia anti toleransi. Terbukti,  sejak berdirinya Indonesia, banyak tokoh dan masyarakat Islam yang berjuang untuk berdirinya Indonesia. Bahkan teks Pancasila yang ada sekarang, diantaranya merupakan jasa dan pengorbanan umat Islam. Umat Islam rela dihapuskannya tujuh kata dalam piagam Jakarta.

Wednesday, March 8, 2017

Rakornas PKS 2017 Hasilkan 10 Keputusan Strategis

Presiden PKS sampaikan rekomendasi Rakornas 2017
DEPOK -- PKS menyelesaikan agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (8/3/2017). Rakornas PKS 2017 menghadirkan 955 peserta dari 34 Provinsi.

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan, Rakornas PKS 2017 menyepakati beberapa hal strategis di tahun yang dicanangkan sebagai tahun pengokohan. Pertama, ujar Sohibul, Rakornas mengokohkan visi partai sebagai gerakan dakwah, gerakan politik dan gerakan sosial yang solid, disiplin, dewasa, substantif dan efektif dalam berkhidmat untuk rakyat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tuesday, March 7, 2017

HNW: Cita-cita PKS untuk Indonesia Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghafur

HNW dalam Leaders Talk di Rakornas PKS
DEPOK - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan cita-cita partainya untuk Indonesia. Menurutnya, PKS bercita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang aman, adil dan makmur.

"Tidak ada kendala yang dimiliki oleh PKS dalam membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa robbun ghofur, negeri yang subur makmur adil dan aman," ujar Hidayat dalam sesi Leaders Talk di Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Selasa (7/3/2017).

Friday, March 3, 2017

Wakil Ketua MPR: Mahasiswa Islam Harus Bisa Berkontribusi Buat Indonesia

HNW dalam acara dengan KAMMI
JAKARTA - Di hadapan ratusan anggota KAMMI yang sedang melakukan konsolidasi nasional, 3 Maret 2017, Jakarta, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menuturkan, kegiatan KAMMI yang dilakukan itu sebagai upaya untuk menguatkan nilai-nilai demokrasi untuk mengokohkan NKRI. "Seluruh kegiatan yang mengarah dan memberi nilai penting maka perlu diseriusi," ujarnya.

Menurut Hidayat Nur Wahid, KAMMI adalah bagian dari bacaan masa depan Indonesia. Dikatakan dirinya pernah muda dan sekarang menjadi pemimpin bangsa. "Kalian nanti yang akan menggantikan kami," ujarnya. Diungkapkan dirinya tidak seberuntung anggota KAMMI yang mendapat pelatihan organisasi secara massif. Meski demikian Hidayat Nur Wahid mengakui tanpa pelatihan seperti yang diterima anggota KAMMI, dirinya bisa menjadi Presiden PKS, Ketua MPR, dan Wakil Ketua MPR. Untuk itulah Hidayat Nur Wahid mendorong anggota KAMMI lebih semangat dalam berorganisasi.

Wakil Ketua MPR: Kedatangan Raja Salman Ke Parlemen Bukti Islam Tidak Antidemokrasi

Hidayat Nur Wahid
JAKARTA - Di hadapan ratusan anggota KAMMI yang sedang melakukan konsolidasi nasional, Jakarta, 3 Maret 2017, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan kedatangan Raja Arab Saudi Raja Salman, ke Gedung MPR/DPR/DPD, beberapa waktu yang lalu memberi isyarat atau bukti bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan selama ini.

Menurut Hidayat Nur Wahid, Islam selama ini sering diposisikan sebagai kelompok antidemokrasi, radikalisme, terorisme, dan tuduhan buruk lainnya. "Dengan kedatangan Raja Salman ke parlemen membantah semua tuduhan itu," ujarnya.

Thursday, March 2, 2017

PKS: Kasus Iwan Bopeng Bukti Aparat tidak Netral di Pilkada Jakarta

HNW: Aparat sudah tidak netral di pilkada DKI
JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menilai, peristiwa Iwan Bopeng membuat masyarakat semakin waspada terhadap upaya-upaya untuk menghadirkan hukum yang tidak adil dan teror terhadap penyelenggara pilkada. Bahkan, arogansi dan teror tersebut dialamatkan kepada tentara.

''Saya kira ini menjadi bagian dari gunung es, yang memperlihatkan potensi untuk ketidaknetralan pihak aparat nampak sangat jelas. Iwan Bopeng penting dibawa ke peradilan terbuka, supaya apa yang dikatakan aparat maupun negara akan netral betul-betul terbukti,'' kata Hidayat, saat dihubungi, Kamis (2/3).

HNW Nilai Kunjungan Raja Salman Membawa Dampak Positif

HNW: Apresiasi kunjungan Raja Salman
JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia. Menurut dia, ada banyak kesamaan antara Arab Saudi dan Indonesia.

Hidayat mengatakan Islam yang dipahami di Saudi Arabia juga di Indonesia adalah Islam yang mengedepankann pentingnya kerja sama, pentingnya mendengarkan suara orang, suara rakyat. Islam yang juga demokratis dan menghormati lembaga-lembaga demokrasi.

"Dan itulah artinya bahwa Islam yang berkembang di Saudi Arabia jangan dibayangkan seolah-olah radikalisme terorisme antidemokrasi," kata Hidayat, di Gedung DPR-MPR, Kamis (3/2).